Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan sejumlah jurnalis dari beberapa media massa nasional, baik media cetak, daring, televisi, radio, dan foto berkolaborasi membentuk Forum Pewarta Pemilu Indonesia.
Pembentukan forum tersebut dilakukan di sela-sela gala dinner yang merupakan salah satu rangkaian acara dari Rapat Koordinasi Bawaslu dan Media Massa Nasional dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024, di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Minggu (27/11) malam.
Menurut Subkoordinator Humas dan Media Massa Bawaslu RI Ali Imron, dengan adanya pembentukan Forum Pewarta Pemilu Indonesia dalam rangka mengawal Pemilu 2024 agar berjalan dengan damai dan baik itu, para jurnalis atau pewarta memiliki wadah untuk dapat aktif memberitakan segala hal mengenai pemilu.
Dengan demikian, kata dia, tidak ada disinformasi dan kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai informasi kepemiluan sekaligus untuk mencegah munculnya berita bohong tentang Pemilu 2024.
"Nantinya, teman-teman media ada forum, sebuah wadah untuk aktif memberitakan pemilu, tahapan pemilu, sampai (pemungutan suara, red.) Pemilu 2024 sehingga nanti tidak ada disinformasi, kesalahpahaman, untuk mencegah berita hoaks dan sebagainya," ujar dia.
Setelah forum itu dibentuk, para pewarta dari berbagai media massa nasional yang hadir dalam kegiatan tersebut menunjuk secara aklamasi Ahmad Satryo dari Rakyat Merdeka Online (Rmol) sebagai Ketua Umum Forum Pewarta Pemilu Indonesia.
Dalam sambutannya, Satryo berharap melalui forum tersebut, para pewarta di Tanah Air dapat bekerja sama mengawal Pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan damai, jujur, dan adil.
"Mudah-mudahan harapannya ke depan, kita bisa bekerja sama dengan baik untuk mengawal Pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai, jujur, dan adil. Tentunya, Pemilu 2024 kita harapkan bisa melahirkan pemimpin yang memang bisa memberikan perubahan pembangunan yang lebih maju untuk Indonesia," ujarnya.
Forum Pewarta Pemilu Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Jurnalis Kawal Pemilu Damai 2024 yang dibacakan oleh para jurnalis peserta Rapat Koordinasi Bawaslu dan Media Massa Nasional dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024.
Salah satu poin yang dimuat dalam deklarasi itu adalah komitmen para jurnalis untuk meluruskan disinformasi dan berita bohong tentang pemilu.
Sebelumnya, saat membuka gala dinner itu, anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh jurnalis media massa nasional yang menghadiri rapat koordinasi tersebut.
"Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti rapat koordinasi antara Bawaslu dan media, baik cetak, televisi, online, semuanya yang bergabung pada kesempatan kali ini. Dengan kehadiran sahabat kita semua, ini menjadikan wajah pengawasan Pemilu 2024 lebih punya harapan," ucap dia. (Ant/OL-12)
SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk pembunuhan jurnalis Al Jazeera di Gaza akibat serangan udara Israel.
AL Jazeera Media Network mengutuk keras pembunuhan yang menargetkan korespondennya, Anas Al Sharif dan tiga rekannya oleh Israel di Gaza.
Korban ditemukan masih mengenakan baju biru dan celana jeans ditemukan di dalam sumur. Korban diduga dibunuh.
Komnas HAM menemukan fakta adanya dugaan kekerasan seksual yang dialami korban dalam rentang waktu Desember 2024 sampai Januari 2025.
Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan kasus pembunuhan seorang jurnalis perempuan bernama Juwita di Banjarbaru sedang dalam proses investigasi.
Tersangka pembakaran rumah Rico Sempurna Pasaribu, BS, pada 1982, pernah dihukum penjara selama 4 tahun 4 bulan dalam kasus pembunuhan Rusdi Ginting.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved