Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) mengklaim fokus untuk menuntaskan pembahasan program kerja koalisi yang terangkum dalam Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN).
Koalisi yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu lebih memilih pendekatan program dibanding pendekatan sosok nama capres.
Pendekatan KIB itu dinilai akan membawa Indonesia dalam era baru pemilihan umum yang lebih sehat. Terutama dengan hadirnya calon calon pemimpin yang memiliki visi dan misi, ketimbang menjual persona semata.
Terkait hal itu, politikus Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan komitmen dan dukungan Partai Golkar untuk mengusung gagasan PATEN. "Golkar komitmen untuk mendukung gagasan PATEN," terang Melkiades.
Melkiades juga partainya telah membahas komitmen itu dalam kegiatan resmi partai, bahkan seluruh kader Golkar dari pusat hingga daerah telah menyepakati hal itu.
"Sudah dibahas bersama dalam pertemuan DPP Partai Golkar, DPD Partai Golkar I dan DPD Partai Golkar II se-Indonesia. Juga Fraksi Partai Golkar DPR RI, Partai Golkar DPRD Provinsi dan Partai Golkar DPRD II se-Indonesia," tegasnya.
Baca juga: Perppu Akan Atur Nomor Urut Parpol Tidak Perlu Dikocok Ulang
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan KIB mengetengahkan PATEN sebagai visi dan misi KIB. Program PATEN juga menjadi andalan tiga parpol untuk menyukseskan tiga kunci kesejahteraan nasional, yakni sehat manusianya, sehat ekonominya, dan sehat buminya.
"Sampai hari ini belum ada parpol di luar KIB menawarkan program ke depan. Tidak Ada. Bahkan yang sudah melakukan pengumuman (capres) juga belum menyampaikan apa-apa," ujar Airlangga dalam Temu Koordinasi Nasional KIB di Makassar (6/11/2).
Pemilih kritis
Sementara itu, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengatakan pemilih jaman sekarang akan melihat sosok yang punya ide dan siap untuk mengeksekusi ide tersebut.
“Pemilih yang tahu, kemudian jalannya proses kontestasi akan mulai berpikir ide apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan persoalan bangsa, dan siapa yang punya ide, dan akan kita uji,” kata Fadli saat berbincang hari ini (15/11).
Umumnya kata dia, Partai Politik maupun koalisi mengusung pasangan calon dulu baru gagasan. Namun langkah KIB ini dimaklumi sebagai bentuk kerjasama mengumpulkan suara untuk mencapai ambang batas presidential threshold.
KIB yang beranggotakan Partai Golkar, PPP dan PAN memiliki ‘tiket emas’ untuk membawa paslon mereka. “Dengan kemudian parpol berpikir dari awal mencalonkan paslon dan merumuskan ide bagaimana mereka bisa jalan bersama, harus dilakukan dari awal,” ujar Fadli.
Apapun cara yang dilakukan parpol atau koalisi, menentukan capres atau gagasan dahulu, semua harus berdasarkan aspirasi rakyat. “Semestinya dalam situasi sekarang harus berpikir, bahwa pemilih semakin paham, dan tahu persoalan yang dihadapi bangsa, dan mereka mulai berpikir mereka akan melakukan apa,“ tandas Fadli.(RO/OL-4)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved