Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
GAUNG Pemilihan Presiden 2024 sudah semakin terasa. Salah
satunya dilakukan sejumlah pemuda ormas dari berbagai wilayah di
Jawa Barat.
Mereka mendeklarasikan diri menjadi relawan Mantan Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan (Aher) sebagai calon presiden atau wakil presiden.
Seperti diketahui, PKS mengusulkan Aher menjadi kandidat Wakil Presiden berpasangan dengan Calon Presiden Anies Baswedan. Inisiator relawan Aher for Presiden, Mochamad Ginanjar, mengatakan, deklarasi direncanakan dilakukan dalam waktu dekat.
Mereka melibatkan para pemuda dari wakil setiap provinsi di Indonesia.
Ginanjar yang juga mantan Ketua OKK Ormas XTC Indonesia DPD Jabar,
mengatakan, pihaknya mendorong Aher untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden ke depan, karena melihat pengalaman Aher saat menjadi orang nomer satu di Jabar.
"Bisa dilihat saat Aher menjadi gubernur, banyak sekali prestasi yang
berhasil dikerjakan. Misalnya pembangunan jalan di Jabar selatan yang
ratusan tahun asalnya tidak diperhatikan, pembangunan sekolah-sekolah,
dan lainnya," katanya, Minggu (6/11).
Oleh karena itu, menurutnya, keberhasilan Aher di Jabar patut
dilanjutkan di tingkat pusat.
Terkait gerak relawan Aher For Presiden, kata Ginanjar, pihaknya akan melakukan sosialisasi keberhasilan Aher khususnya ke kalangan milineal di seluruh Indonesia. "Rencananya awal Febuari kita akan berkeliling ke Indonesia timur untuk melakukan sosialisasi Aher," tandasnya. (N-2)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved