Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
GAUNG Pemilihan Presiden 2024 sudah semakin terasa. Salah
satunya dilakukan sejumlah pemuda ormas dari berbagai wilayah di
Jawa Barat.
Mereka mendeklarasikan diri menjadi relawan Mantan Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan (Aher) sebagai calon presiden atau wakil presiden.
Seperti diketahui, PKS mengusulkan Aher menjadi kandidat Wakil Presiden berpasangan dengan Calon Presiden Anies Baswedan. Inisiator relawan Aher for Presiden, Mochamad Ginanjar, mengatakan, deklarasi direncanakan dilakukan dalam waktu dekat.
Mereka melibatkan para pemuda dari wakil setiap provinsi di Indonesia.
Ginanjar yang juga mantan Ketua OKK Ormas XTC Indonesia DPD Jabar,
mengatakan, pihaknya mendorong Aher untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden ke depan, karena melihat pengalaman Aher saat menjadi orang nomer satu di Jabar.
"Bisa dilihat saat Aher menjadi gubernur, banyak sekali prestasi yang
berhasil dikerjakan. Misalnya pembangunan jalan di Jabar selatan yang
ratusan tahun asalnya tidak diperhatikan, pembangunan sekolah-sekolah,
dan lainnya," katanya, Minggu (6/11).
Oleh karena itu, menurutnya, keberhasilan Aher di Jabar patut
dilanjutkan di tingkat pusat.
Terkait gerak relawan Aher For Presiden, kata Ginanjar, pihaknya akan melakukan sosialisasi keberhasilan Aher khususnya ke kalangan milineal di seluruh Indonesia. "Rencananya awal Febuari kita akan berkeliling ke Indonesia timur untuk melakukan sosialisasi Aher," tandasnya. (N-2)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved