Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan sinyal untuk mengusung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada 2024. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Waketum PPP Arsul Sani dalam acara Seminar Nasional & Temu Tokoh Perempuan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (31/10/2022).
"Pak Erick merupakan salah satu nama yang kami di DPP terima aspirasi dari sejumlah daerah. Proses penjaringan PPP terhadap sosok yang akan diusulkan itu kan memang melalui proses dari bawah," ujar Arsul.
Arsul menyebut usulan terhadap Erick datang dari sejumlah pengurus PPP di daerah, mulai dari Jawa Timur, Sulawesi Tengah, hingga Riau. Arsul menyampaikan deklarasi paslon yang diusung PPP nantinya akan diajukan kepada partai koalisi.
"PPP kan tidak bisa sendirian, nanti kita koordinasikan denga partai koalisi. PPP akan mengadakan Mukernas. Bisa saja kami tidak keluarkan satu nama capres dan cawaprws karena harus dibawa ke koalisi, perlu beberapa nama supaya ruang musyawarah terbuka lebar," lanjutnya.
Saat menjadi narasumber acara tersebut, Arsul berulangkali melempar kode untuk mengusung Erick. Hal ini mendapatkan tanggapan positif dari para kader partai. Menurut Arsul, kinerja Erick dalam membenahi BUMN menjadi bukti nyata kepemimpinan yang bai untuk Indonesia ke depan.
"Yang terhormat, Mas Menteri BUMN, Mas Erick Thohir. Kalau dari apa yang tadi disampaikan singkat padat ini saya kira cocok jadi capres atau cawapres ini," ucap Arsul disambut dukungan para kader di lokasi.
Bahkan, Arsul juga menanyakan kesiapan Erick apabila benar diusung PPP jadi capres yang disambut teriakan setuju para kader partai.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dirinya hanya salah satu, bukan satu-satunya kandidat yang akan diajukan PPP. Erick menilai hal ini merupakan hal lumrah dalam era demokrasi.
"Kalau capres dan cawapres yang menentukan Allah SWT. Kalau dari partai-partai itu kan terbuka, siapa saya. Jangan geer (gede rasa), jumlahnya banyak," ujar Erick.
Erick mengatakan kehadirannya di acara Seminar Nasional & Temu Tokoh Perempuan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) erat kaitannya dengan ekonomi dan BUMN. Erick menyampaikan BUMN memiliki kewajiban penuh dalam menjaga perekonomian Indonesia di tengah prediksi situasi yang penuh ketidakpastian pada tahun depan.
"Suasana ekonomi tahun depan akan lebih gelap, jangan sampai kita lengah. Kita selalu bicara politik, tapi ekonomi kita tergerus. Ingat tidak mungkin politik kita stabil, kalau ekonomi kita sangat turun," ucap dia.
Erick mengatakan negara-negara sudah menyatakan resesi. Indonesia, lanjut Erick, harus mewaspadai dampak resesi Eropa kepada perekonomian nasional.
"Ingat 65,4 juta jumlah UMKM kita, saya konsisten kalau jadi salah satu itu opsional dari masing-masing partai, tapi kalau saya tetap fokus dalam kendala di ekonomi dan BUMN," kata Erick. (OL-13)
Baca Juga: Mardiono Minta Kader PPP Papua Semangat Raih Kemenangan ...
Kepala BPS RI Amalia Widyasanti ditetapkan sebagai Chair Governing Board ICP dalam Sidang Tahunan Komisi Statistik PBB di New York.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sukses menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional di Bali, pada 13–14 Februari 2026.
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved