Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
POLITIKUS Partai NasDem Bestari Barus menyentil pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut, 'Biru' lepas dari koalisi.
"Jangan malah mencampuri calon presiden (capres) dan urusan partai lain," tegas Bestari melalui keterangan tertulis, Rabu (12/10).
Bestari meyakini pernyataan Hasto itu berkaitan erat dengan NasDem yang sudah memiliki bakal calon presiden (capres) yakni Anies Baswedan.
Baca juga: Sikap Anti-Anies Picu Kerenggangan Hubungan PDIP dan NasDem
Selain itu, Bestari menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan jiwa kenegarawanan dan menjunjung nilai-nilai demokrasi.
"Itu merupakan politik rendahan yang sama sekali tidak elegan. Dengan pernyataan ini terlihat kualitas dari Bung Hasto seperti apa," ujar Bestari.
Mantan anggota DPRD DKI Jakarta itu menekankan loyalitas NasDem terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini tidak perlu diragukan, meski sudah mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres.
Partai yang dipimpin Surya Paloh itu telah menegaskan siap mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.
"Tapi kalau hari ini kami membuat gelisah PDIP itu bagian demokrasi. Artinya, dia yang perlu belajar," ucap Bestari.
Sebelumnya, Hasto menyinggung ada partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin yang kini lepas. Hasto tidak menyebut nama parpol secara gamblang namun memberi kode warna biru. Biru identik dengan warna Partai NasDem.
"Biru dulu warna Belanda. Sekarang ada warna biru lain. Anies kan banyak warna biru," kata Hasto di Kantor PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (9/10). (OL-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved