Kursus Ke Luar Negeri, KPU: Sudah Dirancang Sejak Lama

KOMISI Pemillihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa program kursus singkat ke Northen Ilinois University (NIU) di Amerika Serikat (AS), sudah dirancang sejak jauh-jauh hari.

Diketahui, sejumlah anggota KPU dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kunjungan ke luar negeri.

KPU mengirimkan beberapa orang, termasuk Ketua KPU Hasyim Asy’ari, serta Komisioner KPU, yaitu Yulianto Sudrajat, Mochammad Afiifuddin dan Parsadaan Harahap. 

Baca juga: Tentang Pertemuan dengan Megawati, Jokowi: Bahas Stabilitas Politik

Seluruh jajaran berangkat pada 2 Oktober dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 10 Oktober.  Hasyim menegaskan bahwa program kursus ini sudah dirancang lama, bahkan oleh KPU periode 2017-2022.

"Desember 2019, KPU juga sudah ngirim delegasi (ada Arief Budiman, Mas Pramono Thantowi dan saya, beserta pegawai kesekjenan)," ungkap Hasyim, Selasa (11/10).

"Kursus dan diklat itu penting utk peningkatan kapasitas SDM. Ujungnya peningkatan kapasitas lembaga KPU," imbuhnya.

Hasyim pun membantah pihaknya sengaja memghamburkan anggaran pemilu untuk berangkat ke Negeri Paman Sam. "Tidak benar istilah menghamburkan anggaran, karena kegiatan dan anggaran sudah disusun dan direncanakan sejak awal," pungkas dia.

Lebih lanjut, dirinya menilai bahwa kursus ini penting dilakukan pada awal tahapan Pemilu 2024. Sebab, desain 5 tahunan pemilu dan pilkada sejak 2024 adalah pemilu dan pilkada 2029.

Baca juga: 83 Negara Berbagi Pengalaman Pelaksanaan Pemilu Demokratis

"Justru relevansinya kursus dilakukan pada awal tahapan. Kalau kursus dibikin setelah tahapan Pemilu 2024, malah tidak relevan, karena penyelenggara Pemilu 2029 bukan anggota KPU periode ini," terang Hasyim.

Menurutnya, kurang tepat jika KPU ditagih "output konkret" dari hasil short course terhadap tahapan pemilu. Sebelumnya, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta menilai seharusnya penyelenggara pemilu mengindari perjalanan ke luar negeri di tengah tahapan. 

“Kecuali berkaitan dengan kebutuhan tahapan. Apalagi ke luar negeri, ini menimbulkan pertanyaan publik,” cetusnya.(OL-11)