Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKO Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menginisiasi forum grup diskusi (FGD) dengan beberapa ahli. Tujuannya, untuk membahas reformasi hukum di bidang peradilan.
Pembahasan diadakan menyusul Hakim Agung Sudrajat Dimyati telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam hal ini, terkait kasus suap pengutan liar dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung.
Baca juga: Presiden: Tim Pencari Fakta Kanjuruhan Harus Selesai 30 Hari
"FGD ini diadakan karena terus terang, beberapa waktu yang lalu terjadi peristiwa penangkapan terhadap Hakim Agung Sudradjad Dimyati," jelas Mahfud, Selasa (4/10).
"Lalu, Presiden menyatakan bahwa tentu kita semua prihatin. Oleh beban itu, harus ada reformasi dalam penegakan hukum," tambahnya.
Pihaknya akan menyiapkan berbagai upaya untuk melakukan reformasi hukum. Menyoroti penangkapan Sudradjad Dimyati, Mahfud menilai hal itu terkait pemailitan terhadap Koperasi Inti Dana.
Baca juga: Menkopolhukam Diminta Evaluasi Hakim MA hingga PN
"Pemailitan terhadap koperasi Inti Dana itu merupakan modus baru dalam kejahatan di tengah masyarakat. Karena modusnya begini, Koperasi Inti Dana itu," pungkas Mahfud.
Sebanyak 29 akademisi dan masyarakat sipil diundang Mahfud untuk berdiskusi di kantornya. Sejumlah nama, seperti Najwa Shihab, Boyamin Saiman, Laode M. Syarif hingga Haris Azhar, terlihat mendatangi gedung Kemenko Polhukam.(OL-11)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Asisten II menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini merupakan langkah strategis dan penting bagi Pemerintah Kota Sorong dalam mengintegrasikan seluruh upaya pembangunan dan investasi di daerah.
RUU Perekonomian Nasional perlu memperjelas posisi hukum ekonomi kerakyatan agar memiliki kekuatan implementatif dalam kebijakan negara.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Urusan pangan sangat penting karena di dalamnya terdapat unsur politik dan kesejahteraan masyarakat.
AI dapat digunakan untuk memperkuat rantai pasok keuangan, khususnya untuk UMKM, serta integrasi AI dalam kebijakan moneter, pengawasan regulasi (SupTech), dan infrastruktur pembayaran.
Agenda FGD merupakan upaya mendukung terciptanya ekosistem hidrogen nasional guna mendukung akselerasi transisi energi dalam upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada energi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved