Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENKO Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menginisiasi forum grup diskusi (FGD) dengan beberapa ahli. Tujuannya, untuk membahas reformasi hukum di bidang peradilan.
Pembahasan diadakan menyusul Hakim Agung Sudrajat Dimyati telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam hal ini, terkait kasus suap pengutan liar dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung.
Baca juga: Presiden: Tim Pencari Fakta Kanjuruhan Harus Selesai 30 Hari
"FGD ini diadakan karena terus terang, beberapa waktu yang lalu terjadi peristiwa penangkapan terhadap Hakim Agung Sudradjad Dimyati," jelas Mahfud, Selasa (4/10).
"Lalu, Presiden menyatakan bahwa tentu kita semua prihatin. Oleh beban itu, harus ada reformasi dalam penegakan hukum," tambahnya.
Pihaknya akan menyiapkan berbagai upaya untuk melakukan reformasi hukum. Menyoroti penangkapan Sudradjad Dimyati, Mahfud menilai hal itu terkait pemailitan terhadap Koperasi Inti Dana.
Baca juga: Menkopolhukam Diminta Evaluasi Hakim MA hingga PN
"Pemailitan terhadap koperasi Inti Dana itu merupakan modus baru dalam kejahatan di tengah masyarakat. Karena modusnya begini, Koperasi Inti Dana itu," pungkas Mahfud.
Sebanyak 29 akademisi dan masyarakat sipil diundang Mahfud untuk berdiskusi di kantornya. Sejumlah nama, seperti Najwa Shihab, Boyamin Saiman, Laode M. Syarif hingga Haris Azhar, terlihat mendatangi gedung Kemenko Polhukam.(OL-11)
Mahfud berjanji hasil audensi dirinya dengan para keluarga korban tragedi Kanjuruhan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Menpora Zainudin Amali mengatakan pengamanan Israel yang menjadi negara peserta Piala Dunia U-20 di Indonesia sedang dibahas oleh Kemenkopolhukam.
Menkopolhukam Mahfud MD menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah mempersiapkan dan mengantisipasi arus mudik dengan baik.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
Isu adanya pengungsi tambahan yang berasal dari Cisarua dibantah oleh Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kemenkopolhukam
LRT Jabodebek membutuhkan fasilitas penunjang lainnya seperti jembatan penyeberangan, akses jalan menuju stasiun, dan juga halte-halte yang terintegrasi dengan baik.
"Kami sudah melakukan FGD dan tentu hasil kajian itu yang akan kita laporkan kepada Pak Heru,"
PAM JAYA berkomitmen guna meningkatkan pelayanan air perpipaan di DKI Jakarta dengan menyerap aspirasi melalui Focus Group Discussion (FGD).
Saat ini dasar hukum yang ada dan menjadi acuan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman di wilayah DKI Jakarta sudah terlalu usang.
Hasil kajian, kunjungan kerja, dan kegiatan diskusi yang telah dilakukan UKP diharapkan dapat menjadi input bagi pemerintahan mendatang
HUPI menekankan pentingnya peran generasi muda Indonesia dalam memperjuangkan isu-isu kemanusiaan di kancah internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved