Senin 19 September 2022, 21:25 WIB

Demi Pencitraan, Partai Tunggangi Penaikan Harga BBM

Bayu Anggoro | Politik dan Hukum
Demi Pencitraan, Partai Tunggangi Penaikan Harga BBM

MI/BAYU ANGGORO
Aktivis 98 Budi Hermansyah mengkritisi ulah partai politik menunggangi penaikan harga BBM.

 

 

POLITIK pencitraan dilakukan sejumlah partai politik dengan
memanfaatkan sulitnya kondisi perekonomian global khususnya terkait
naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

Mereka tidak hanya menebar kontan di media sosial, tapi juga  tebaran spanduk kampanye penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang merata di semua titik kota dan kabupaten.

Menurut aktivis 98, Budi Hermansyah, momentum kenaikan harga BBM
benar-benar dijadikan panggung politik. Salah satunya oleh PKS.

Mereka beraksi mulai dari walk out dari sidang Paripurna yang terus diglorifikasi oleh kader kadernya di hampir semua daerah.

Budi menilai menilai hal itu sebagai upaya pencitraan yang sangat jelas terlihat. "Manuver yang sudah jelas terlihat arahnya ke mana," kata Budi, Senin (19/9).

Beruntung, menurutnya, kini masyarakat semakin cerdas, sehingga
tidak tertipu oleh kampanye tersebut. "Sudah dianggap tidak relevan lagi, karena rakyat sudah cerdas, sudah tidak substantif kampanye yang seolah-olah prorakyat tersebut."

Budi menilai cara PKS ini sebagai upaya cari muka saja. "Semua sudah tidak ada harganya di mata rakyat. Bahkan perlu ada perubahan politik besar-besaran di DPR agar ada pengawasan dari rakyat, biar rakyat tahu mana partai yang serius memperjuangkan nasib rakyat secara substantif, bukan yang sekedar buat gimmick seolah pro kepada rakyat," katanya.

Dia mengingatkan warga bahwa PKS merupakan bagian dari 10 tahun rezim pemerintahan yang pernah 4 kali menaikan harga BBM. Jadi secara moral politik, PKS tidak memiliki legitimasi lagi untuk melakukan penolakan kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM.

Terlebih, menurutnya, kebijakan penaikan harga BBM tidak serta merta
dilakukan sendiri, terutama untuk BBM bersubsidi. "Pasti melibatkan DPR dalam pembahasannya, karena menyangkut postur anggaran subsidi dalam APBN. Sudah barang tentu anggota DPR dari PKS pun ikut melakukan
pembahasannya bersama pemerintah," tegasnya. (N-2)

Baca Juga

MI/Moh Irfan

Ini Alasan NasDem tidak Terburu-buru Tetapkan Nama Capres 2024

👤Lina Herlina 🕔Senin 26 September 2022, 17:17 WIB
WAKETUM DPP, Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan DPP Partai NasDem tidak ingin terburu-buru menentukan jagoannya pada Pemilu 2024...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Presiden Melepas Bantuan Kemanusiaan ke Pakistan

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 26 September 2022, 15:34 WIB
Ia berharap bantuan yang diberikan dapat mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana sehingga masyarakat dapat beraktivitas...
MI/Andri Widiyanto

Komnas HAM Usut Dugaan Dua Kasus Mutilasi oleh Oknum TNI di Papua

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 September 2022, 15:18 WIB
Sebelumnya, diketahui 4 orang warga sipil berkomplot dengan 6 oknum anggota TNI di Mimika.  Mereka melakukan pembunuhan dan memutilasi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya