Senin 12 September 2022, 13:05 WIB

Yusril: IKN Bisa Tetap Dilanjut saat Ganti Pemerintahan

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Yusril: IKN Bisa Tetap Dilanjut saat Ganti Pemerintahan

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Yusril Ihza Mahendra

 

PAKAR Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai status hukum pengembangan dan pemindahan ibu kota negara (IKN) sudah cukup kuat. Dengan adanya Undang-undang IKN yang menjadi landasan hukum, proyek tersebut diyakini bisa terus berjalan meski nanti terjadi pergantian pemerintahan.

"Ini sudah diamankan dengan undang-undang. Harapannya, ini bisa berlanjut oleh pemerintahan yang akan datang. Entah siapa presidennya kita tidak tahu, tapi harapannya apa yang sudah dikerjakan itu tidak sia-sia. Jangan seperti Hambalang," ujar Yusril selepas menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas perihal IKN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).

Baca juga:  Yusril Sarankan Pengembangan Komersial IKN tidak oleh BUMN

Ia pun membandingkan kebijakan pemindahan ibu kota yang dijalankan Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya. Menurutnya, pemimpin negara terdahulu seperti Soekarno, Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono baru pada tingkat gagasan. Itu membuat pada saat terjadi pergantian pemerintahan, gagasan tersebut menguap begitu saja.

"Ini memang beda. Dulu Bung Karno ketika membicarakan ibu kota mau pindah ke Kalimantan, itu baru di tingkat wacana. Sama halnya Pak Harto yang mau pindah ke Jonggol, sudah ada keputusan presiden saat itu, tapi tidak jadi. Begitu juga pada zaman Pak SBY," tukasnya.(OL-5)

Baca Juga

Dok. BPIP

Kepala BPIP : Ikon Prestasi Pancasila Upaya Partisipatoris-Kolaboratif Pembinaan Ideologi Pancasila

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 05 Desember 2022, 10:16 WIB
Para Ikon Prestasi Pancasila tersebut diharapkan menjadi panutan dan sumber inspirasi untuk terus bersama membangun dan mencintai...
Antara

KPK Dalami Laporan Dugaan Gratifikasi Tambang Kabareskrim dengan Tan Paulin

👤MGN 🕔Senin 05 Desember 2022, 10:14 WIB
KPK memastikan bakal mendalami semua laporan itu. Termasuk, dugaan keterlibatan semua pihak...
Dok. DPR RI

MK Putuskan Koruptor Hilang Hak Politiknya 5 Tahun Setelah Bebas, DPR : KPU tak Perlu Konsultasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 05 Desember 2022, 09:00 WIB
"KPU tidak perlu berkonsultasi dengan Komisi II DPR terkait dengan perintah keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya