Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH elit Partai Politik saling beranjangsana, meski beberapa koalisi sudah terbentuk. Koalisi di Indonesia begitu cair, dengan parpol yang berpikiran pragmatis.
“Parpol di Indonesia pragmatis iya, karena mereka melihat ikatan-ikatan itu ya dibuat cair saja, memudahkan untuk berinteraksi satu sama lain,” kata Direktur Eksekutif Algoritma, Aditya Perdana hari ini (23/8). Adapun koalisi yang sudah terbentuk adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Gerindra-PKB, juga poros Nasdem-PKS-Demokrat.
“Memang demikian adanya, bahwa sampai saat ini, detik ini, belum ada kesepakatan yang jelas soal koalisi. Dalam bahasa mudahnya, masih saling lirik melirik, masih tahap awal, belum ada yang mengikat satu sama lain, meski secara formal mereka bilang, KIB ada, nasdem-pks-demokrat, belum ada pengantinnya belum ada,” jelas Aditya.
Meskipun telah bergabung dengan sebuah Koalisi maupun merapat pada poros tertentu, Parpol masih terus menjajaki peluang sehingga bisa saja nantinya ada perubahan.
Sementara Parpol sedang lirik melirik, lembaga survei memasangkan sejumlah nama elit sebagai eksperimen. “Eksperimen itu dalam konteks menggalang dukungan, atau memastikan bahwa si A cocok dengan si B atau B cocok dengan yang lain. Mungkin bisa terjadi atau tidak,” kata Aditya.
Dengan nama-nama yang beredar ini bisa menjadi panduan atau bahkan nilai tawar bagi elit tersebut dan parpolnya.
“Pada dasarnya parpol belum punya satu kesamaan dan ideologis untuk memudahkan mereka untuk melekat satu sama lain, jadi masih sangat cair,“ tandas Aditya.
Baca juga: Para Majelis PPP Kirim Surat Permintaan Pengunduran Diri Ketua Umum Suharso Monoarfa
Dia menduga, Parpol maupun koalisinya masih akan menahan diri untuk mengumumkan capres dan cawapres mereka. Baru pada awal tahun depan, akan terang benderang kemana arah dan pilihan mereka.
Koalisi besar
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam mengemukakan sejumlah analisis terkait kabar bergabungnya partai dalam gerbong Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Menurutnya, wacana tentang rencana masuknya partai politik lain ke KIB masih sebatas wacana. Kabar itu memang santer sejak bulan lalu, namun hingga pertemuan KIB di Jawa Timur minggu lalu, hal itu belum terbukti.
"Hal itu mengindikasikan, partai-partai masih belum yakin dan butuh menimbang ulang keputusan untuk bergabung dengan KIB," ujarnya.
Jika nantinya akan ada partai lain dalam gerbong KIB, maka KIB akan mendapati sejumlah keuntungan yakni memperbesar peluang memenangkan Pilpres 2024.
"Plus minus koalisi besar memang terletak pada potensi kemungkinan menangnya yang lebih besar dan dukungan parlemen yang kuat saat nanti di pemerintahan," ujarnya.
Sebelumnya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menanggapi Partai Demokrat yang mengungkapkan butuh koalisi besar untuk memenangkan Pemilu 2024 dan menjalankan pemerintahan. PAN, sebagai salah satu anggota KIB, menyetujui wacana koalisi besar dan mengajak Demokrat untuk bergabung bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Golkar dan PPP.
Meski demikian, menurut Umam, koalisi besar tidak menjamin penuh kemenangan. Sejarah Pilpres 2004 dan 2014 telah membuktikan. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didukung koalisi kecil pada Pilpres 2004. Begitu pula Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014. Keduanya menang berkat popularitas dan elektabilitas. (OL-4)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved