Senin 25 Juli 2022, 21:15 WIB

Saksi Ahli Pertambangan Ringankan Posisi Mardani H Maming

Bayu Anggoro | Politik dan Hukum
Saksi Ahli Pertambangan Ringankan Posisi Mardani H Maming

MI/BAYU ANGGORO
Kuasa hukum Mardani H Maming, Denny Indrayana

 


TIM kuasa hukum Mardani H Maming menghadirkan saksi ahli pertambangan
untuk membuktikan klien mereka tidak bersalah. Kuasa hukum Mardani Denny Indrayana meyakini sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Mardani tidak benar.

"Kami juga menilai pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan Mardani tidak melanggar hukum," jelas Denny.

Sidang lanjutan praperadilan dalam agenda penyerahan saksi dan bukti tambahan dari kedua belah pihak dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian IUP dilaksanakan pada Senin (25/7) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saksi ahli yang dihadirkan ialah dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi. Ia mengungkapkan, dalam Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 tidak dapat dikenai sanksi.

Diketahui, dalam Surat Keputusan (SK) Bupati waktu Mardani menjabat
sudah melalui tembusan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan sudah dianggap sah.

Narasi tersebut didukung oleh UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah terbit, Bupati/Walikota sangat berwenang untuk menerbitkan IUP
dan tidak ada larangannya. "UU Nomor 23 Tahun 2014 kebijakan beralih
dari kabupaten/kota ke provinsi. Sebelum beralih, semua harus bersih
tanpa ada masalah," jelas Ahmad dalam persidangan.

Menurutnya, ketika terdapat warga negara yang ingin mengajukan IUP,
pejabat negara haruslah memberikan kepastian hukum kepada warganya.
Perusahaan yang sudah tidak terdapat permasalahan akan menerima
sertifikat Clean And Clear (CNC) dari Kementerian ESDM.

"PT PCN mendapatkan sertifikat CNC artinya dia tidak ada masalah lagi
terkait adminitratif dan lingkungan, PT PCN diumumkan langsung oleh
Kementerian ESDM. Awal adanya CNC ini dari KPK pada 2011 yang
mengusulkan kepada Kementerian ESDM karena melihat adanya masalah dalam
perizinan berkaitan dengan Tipikor," kata Ahmad.


Keliru


Sementara itu, Kuasa Hukum Mardani, Denny Indrayana setelah mendengarkan pendapat ahli, dirinya menilai klasifikasi hukum yang dilakukan oleh KPK salah dan dapat berakibat penetapan tersangka menjadi keliru.

"Apalagi tidak ada larangan pengalihan IUP itu di tahun 2011, sanksi
administratif ataupun pidana. Baru ada larangan itu setelah disahkannya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari UU
Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Hukum
pidana tidak berlaku surut. Jadi tidak bisa kemudian larangan pidana
ditahun 2020 dikenakan kepada kejadian yang terjadi pada tahun 2011.
Apalagi memang juga tidak ada bukti penerimaan kepada pemohon, semua
bukti yang disampaikan KPK cek aja, tidak ada penerimaan sampai ke
Mardani H. Maming," jelas Denny seusai Persidangan.

Dia yakin akan memenangkan persidangan praperadilan yang akan diputuskan oleh hakim tunggal pada Rabu, (27/7), dengan alat bukti dan keterangan dari para ahli yang sudah dihadirkan oleh kedua belah pihak.
"Ya kami harus optimistis," tegas Denny. (N-2)

Baca Juga

Antara/Wahdi Setiawan

Brigadir RR, Tersangka Baru dalam Kasus Tewasnya Brigadir J

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Senin 08 Agustus 2022, 10:16 WIB
Brigadir RR alias Ricky Rizal saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta...
Ist

Emak-Emak dan Milenial Jateng Dukung Ganjar dan Sandiaga Uno di Pilpres 2024

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 09:30 WIB
Ratusan emak-emak dan generasi milenial di Jawa Tengah menyatakan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk maju sebagai...
MI/BAYU ANGGORO

Golkar Jawa Barat Bebaskan Airlangga Pilih Pasangan dalam Pilpres 2024

👤Bayu Anggoro 🕔Minggu 07 Agustus 2022, 22:40 WIB
Sejumlah pihak mengusulkan Airlangga berpasangan dengan Anies Baswedan atau Ridwan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya