Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
ANGGOTA Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut institusi Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ini khususnya terkait penegakan hukum melalui penanganan tindak pidana pemilu.
Dengan demikian, Titi menyebut netralitas para jaksa sangat krusial dalam memastikan integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.
Baca juga: DPR: Polri Perlu Sampaikan Hasil Autopsi Brigadir J untuk Cegah Manipulasi
"Jajaran Kejaksaan sebagai bagian aparatur sipil negara memang harus netral sebagaimana perintah undang-undang dalam rangka menjaga profesionalisme dan kinerja prima pelayanan publik," kata Titi dalam keterangannya, Jumat (22/7).
Titi mengatakan, internal Kejaksaan bisa menangani jaksa yang tidak netral dalam Pemilu. Selain itu, pihak yang bisa mengusut ketidaknetralan jaksa adalah Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara.
Menurutnya, netralitas jaksa akan meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas dan legitimasi Pemilu 2024. Ia berharap, sebagai aparat penegak hukum, Kejaksaan mampu menegakkan keadilan pemilu dengan sebaik-baiknya.
"Melalui proses pemilu yang berkeadilan diharapkan akan terpilih para pejabat publik yang benar-benar mampu menjadi penyelenggara negara yang kompeten dan berintegritas," tandas Titi. (OL-6)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved