Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) akan melakukan ekspose atau gelar perkara hasil pemeriksaan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Febrie Adriansyah.
Menurut Febrie, salah satu hasil ekspose akan menentukan rencana pemanggilan ulang Lutfi sebagai saksi. Pihaknya mengakui keterangan Lutfi sudah cukup dan belum mengagendakan pemeriksaan lanjutan.
Baca juga: Muhammad Lutfi Diperiksa Kejaksaan Agung
"Sementara belum (ada rencana pemanggilan lagi). Ini masih dianalisa sama Dirdik (Direktur Penyidikan) sih BAP-nya (berita acara pemeriksaan). Nanti diekspose lah," jelas Febrie saat dikonfirmasi, Jumat (24/6).
Sebelumnya, Dirdik JAM-Pidsus Supardi menyatakan bahwa hasil keterangan yang digali oleh penyidik dari Lutfi pada Rabu (22/6) lalu, sudah cukup. Pihaknya mencecar Lutfi dengan 15 pertanyaan lebih.
Baca juga: Kejagung Sita Beberapa Dokumen dari Eks Mendag Lutfi
Adapun materi pertanyaan berkutat soal kebijakan di Kemendag terkait ekspor CPO. Ini termasuk harga eceran tetap (HET), ketentuan ekspor, kebijakan pemenuhan pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dan penerbitan persetujuan ekspor (PE)
Sebelumnya, Lutfi menjalani pemeriksaan selama 12 jam. Dirinya mengakui telah menjawab semua pertanyaan penyidik dengan sebenar-benarnya. Serta, menegaskan bahwa kehadirannya sebagai saksi merupakan wujud rakyat yang taat dengan hukum.
Kejagung sendiri telah menetapkan anak buah Lutfi, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, sebagai tersangka pada April lalu.(OL-11)

CKG tidak berhenti pada proses skrining, tetapi dilanjutkan dengan pencegahan dan penanganan yang terintegrasi secara gratis.
Tersangka lainnya berinisial HYL selaku Dirut PT Praba telah diperiksa Selasa, 18 November 2025. Namun, apa saja materi pemeriksaan tidak dipublikasikan.
Stroke pada anak-anak banyak terjadi karena ditemukan kelainan jantung, kelainan pembuluh darah, atau dalam beberapa kasus karena gizi buruk.
KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.
Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Strategi Kejaksaan menelusuri fenomena regulatory capture atau penyanderaan kebijakan oleh kepentingan vendor sangat krusial dalam kasus ini.
HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Dalih niat baik dalam program digitalisasi pendidikan tidak dapat dijadikan tameng hukum bagi Nadiem Makarim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved