Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) akan melakukan ekspose atau gelar perkara hasil pemeriksaan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Febrie Adriansyah.
Menurut Febrie, salah satu hasil ekspose akan menentukan rencana pemanggilan ulang Lutfi sebagai saksi. Pihaknya mengakui keterangan Lutfi sudah cukup dan belum mengagendakan pemeriksaan lanjutan.
Baca juga: Muhammad Lutfi Diperiksa Kejaksaan Agung
"Sementara belum (ada rencana pemanggilan lagi). Ini masih dianalisa sama Dirdik (Direktur Penyidikan) sih BAP-nya (berita acara pemeriksaan). Nanti diekspose lah," jelas Febrie saat dikonfirmasi, Jumat (24/6).
Sebelumnya, Dirdik JAM-Pidsus Supardi menyatakan bahwa hasil keterangan yang digali oleh penyidik dari Lutfi pada Rabu (22/6) lalu, sudah cukup. Pihaknya mencecar Lutfi dengan 15 pertanyaan lebih.
Baca juga: Kejagung Sita Beberapa Dokumen dari Eks Mendag Lutfi
Adapun materi pertanyaan berkutat soal kebijakan di Kemendag terkait ekspor CPO. Ini termasuk harga eceran tetap (HET), ketentuan ekspor, kebijakan pemenuhan pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dan penerbitan persetujuan ekspor (PE)
Sebelumnya, Lutfi menjalani pemeriksaan selama 12 jam. Dirinya mengakui telah menjawab semua pertanyaan penyidik dengan sebenar-benarnya. Serta, menegaskan bahwa kehadirannya sebagai saksi merupakan wujud rakyat yang taat dengan hukum.
Kejagung sendiri telah menetapkan anak buah Lutfi, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, sebagai tersangka pada April lalu.(OL-11)

CKG tidak berhenti pada proses skrining, tetapi dilanjutkan dengan pencegahan dan penanganan yang terintegrasi secara gratis.
Tersangka lainnya berinisial HYL selaku Dirut PT Praba telah diperiksa Selasa, 18 November 2025. Namun, apa saja materi pemeriksaan tidak dipublikasikan.
Stroke pada anak-anak banyak terjadi karena ditemukan kelainan jantung, kelainan pembuluh darah, atau dalam beberapa kasus karena gizi buruk.
KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.
Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
GUBERNUR Bali, Wayan Koster, membenarkan bahwa sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
KAI dan Kejaksaan Agung Perkuat Sinergi Pengelolaan Aset dan Pengembangan Layanan Kereta Api
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 171,9 triliun.
Berdasarkan asas Lex Favor Reo, jika terjadi perubahan perundang-undangan, maka aturan yang diberlakukan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved