Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PUTRI kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, menyindir Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar yang ngotot nyapres tapi elektabilitas rendah. Tidak terima dengan pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPR itu membalas sindiran Yenny.
"Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri aja gagal lolos," kata Muhaimin dikutip dari akun Twitter @cakimiNOW, Kamis (23/6).
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu juga menyebut Yenny beberapa kali menyerang PKB. Namun, serangan tersebut tidak mempengaruhi suara partainya.
Baca juga: Yenny Wahid: Politisi Hasil Surveinya Tidak Ngangkat Ga Perlu Ngotot Nyapres
"PKB malah naik terus suaranya," ungkap dia.
Muhaimin pun meminta Yenny tidak mengurusi PKB. Yenny diminta fokus mengurusi partainya.
"Hidupin aja partemu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok," ujar dia. (OL-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved