Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak ada dalam rekomendasi capres yang disampaikan dewan pimpinan wilayah (DPW) NasDem. DPW dinilai tak ingin mengusulkan sosok yang melekat dengan partai lain.
"Mungkin teman-teman di DPW memiliki catatan yang tidak menginginkannya," kata Sekretaris Steering Committee (SC) Rakernas NasDem Willy Aditya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).
Wakil Ketua Fraksi NasDem di DPR itu menyampaikan Prabowo dan AHY merupakan pimpinan partai. Hal itu dinilai sebagai salah satu pertimbangan utama dalam memilih sosok yang direkomendasikan dalam Rakernas tersebut.
"Itu satu hal yang wajar, apalagi tidak ada nama ketua umum parpol," ungkap dia.
Baca juga: 29 DPW Partai NasDem Dukung jadi Capres, Ganjar: Terima Kasih
Dia mengakui jika Prabowo dan AHY sempat bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh beberapa waktu lalu. Namun, pertemuan itu disebut sebagai upaya penjajakan koalisi.
Willy menjelaskan NasDem tak bisa mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. NasDem membutuhkan dukungan dari partai lain untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.
"NasDem sadar betul, kami tidak memiliki kecukupan tiket sehingga membutuhkan dukungan partai lain atau bersama-sama dengan partai lain dalam proses pengusungan," sebut dia.
Namun, dia tidak menegaskan kalau NasDem menutup pintu koalisi dengan Demokrat dan Gerindra. Pembangunan koalisi nantinya tergantung kesepakatan terhadap capres hasil Rakernas NasDem.
"Kalau belum jodoh kan nggak mungkin kita kawin paksakan. Jadi nanti kita lihat siapa lah dari nama-nama yang muncul itu yang ada partai-partai yang tertarik lalu kemudian kita membangun koalisi bersama-sama," ujar dia. (A-2)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved