Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang.
Artinya, tahapan pesta demokrasi 2024 mendatang itu tak akan mangkrak meski PKPU terkait dengan tahapan dan jadwal masih belum disahkan.
Pasalnya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR serta Kemendagri yang rencananya bergulir Senin (30/5), kembali alami penundaan.
Hal itu terjadi lantaran KPU melakukan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo, pada Senin (30/5), di Istana Negara, Jakarta.
"Enggaklah tahapan mundur, kemarin konsinyering juga sudah mencari titik temu terkait tahapannya juga, salah satunya anggaran," ucap Anggota KPU Yulianto Sudrajat.
Rencananya, KPU akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait dengan tahapan pemilu pada 7 Juni mendatang.
Baca juga: KPU: Presiden Minta Kegiatan Kampanye Pemilu 2024 Efektif dan Edukasi masyarakat
Tak hanya itu, buah pertemuan KPU dengan Presiden, Yulianto menyatakan bahwa anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun telah disepakati pemerintah.
"Terakhir di forum konsinyering sudah dibahas soal Rp 76,6 triliun itu sudah kita matangkan juga dan beberapa kali dibahas, itu sudah dibahas sejak komisioner KPU yang lalu," tandas Yulianto.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI batal menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah serta penyelenggara pemilu (KPU) pada Senin (30/5) dengan agenda pembahasan persiapan pemilu 2024.
Menanggapi itu, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat, menyebut secara prinsip pihaknya telah mengikuti jadwal dengan DPR.
Namun, audiensi KPU diterima oleh Presiden RI Joko Widodo pada Senin (30/5).
Yulianto menegaskan pihaknya akan mengikuti jadwal dari DPR, yakni tanggal 7 Juni 2022 untuk menggelar RDP.
“Kita akan bertemu DPR sesuai jadwal dengan DPR, yaitu tanggal 7 Juni,” ungkap Yulianto saat ditemui media di Gedung KPU, Jakarta, Senin (30/5). (Ykb/OL-09)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved