Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rapat konsinyering pada Jumat, 13 Mei mendatang. Adapun topik yang akan dibahas salah satunya ialah menindaklanjuti rapat dengar pendapat (RDP) KPU dengan Pemerintah pada 13 April 2022.
Salah satu topik yang rencananya akan disepakati usai rapat konsinyering ialah terkait durasi masa kampanye yang masih belum ada fiksasinya hingga sekarang.
“Sama seperti pembahasan (rapat konsinyering) kemarin, soal durasi kampanye tentunya,” ungkap anggota KPU RI Mochammad Afifuddin, kepada Media Indonesia, Senin (9/5).
“Dan kami masih mendengarkan masukan dari banyak pihak (DPR, pemerintah) terkait tahapan-tahapan Pemilu, dan timeline yang kita tawarkan,” tambahnya.
Ia mengemukakan bahwa tak ada perubahan signifikan materi pada rapat konsultasi yang rencananya bakal diadakan pada Jumat, 13 Mei mendatang.
Baca juga: Pengamat: NasDem Layak Usung Erick Thohir karena Kesamaan Visi dan Ideologi
“Tak ada perubahan dengan rapat konsinyering kemarin (pada April silam),” tegasnya.
Adapun Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan, pembahasan tahapan pemilu harus dilakukan karena waktu yang tersisa semakin mepet. ’’Topik yang akan dibahas menindaklanjuti RDP kemarin, membahas detail-detailnya tahapan,” tuturnya.
Hasyim membeberkan fokus utama konsinyering pada 13 Mei mendarang ialah ada pada durasi kampanye. Sebab, Pemerintah, KPU dan DPR masih berbeda pendapat dalam menentukan durasi masa kampanye.
Di mana KPU mengusulkan 120 hari, pemerintah 90 hari dan DPR 60-90 hari kampanye. Menurutnya, durasi kampanye tidak terlepas dari tahapan lainnya. Pasalnya, saat kampanye berjalan, KPU harus menyiapkan logistik seperti surat suara dan sebagainya. Jika durasi kampanye dipangkas, KPU khawatir pengadaan logistik tidak cukup waktu dan menganggu ritme tahapan Pemilu. (OL-4)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved