Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
TIM Kantor Staf Presiden melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk percepatan pembangunan IKN tahap satu. Hasilnya, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur.
Hal itu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko utarakan saat memimpin rapat koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN di Jakarta, Jum'at (8/4). Pada pembangunan tahap I, terang Moeldoko, dimulai dengan jalan baru termasuk akses menuju wilayah IKN, pembangunan jalur air baku, saluran drainase, pengendalian banjir, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara.
Selain itu, kantor kementerian koordinator dan Kementerian hingga pembangunan sumbu kebangsaan. "Hasil monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga tersebut masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap satu yang akan difinalisasi pada bulan ini," ujarnya.
Rencana aksi itu, papar Moeldoko, akan diawali dengan penerbitan aturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. "Kami mengharapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Ia menekankan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan lagi proyek prioritas, tetapi superprioritas. Untuk itu, membutuhkan persiapaan matang, pengawalan, serta kolaborasi antarkementerian/lembaga dan instansi.
"Pembangunan dan pemindahan IKN merupakan perjuangan mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang 5-20 tahun. Butuh perencanaan ketat, eksekusi detail, pengawasan yang rigid dan berkelanjutan, inklusif dengan komunikasi yang partisipatif," kata Moeldoko.
Puluhan petani yang tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) se Kalimantan Timur melakukan aksi unjuk rasa.
Banyak pihak yang mengkhawatiran proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pasalnya proyek ini rentan menjadi lahan korupsi.
Hal tersebut terjadi karena Jakarta menjadi tempat padat penduduk yang penuh dengan polusi dan air yang tercemar.
Kualitas udara di wilayah Jakarta dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berada pada level sedang.
Pengamat perkotaan Nirwono Joga berpendapat, banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan Jakarta agar totalitas menjadi kota bisnis baik secara regional maupun global
"Jadi gedung pemerintah di Jakarta dikomersialkan, disewakan jangka panjang dan uangnya dipakai untuk di sana," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (23/1).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved