Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
TIM Kantor Staf Presiden melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk percepatan pembangunan IKN tahap satu. Hasilnya, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur.
Hal itu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko utarakan saat memimpin rapat koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN di Jakarta, Jum'at (8/4). Pada pembangunan tahap I, terang Moeldoko, dimulai dengan jalan baru termasuk akses menuju wilayah IKN, pembangunan jalur air baku, saluran drainase, pengendalian banjir, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara.
Selain itu, kantor kementerian koordinator dan Kementerian hingga pembangunan sumbu kebangsaan. "Hasil monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga tersebut masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap satu yang akan difinalisasi pada bulan ini," ujarnya.
Rencana aksi itu, papar Moeldoko, akan diawali dengan penerbitan aturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. "Kami mengharapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Ia menekankan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan lagi proyek prioritas, tetapi superprioritas. Untuk itu, membutuhkan persiapaan matang, pengawalan, serta kolaborasi antarkementerian/lembaga dan instansi.
"Pembangunan dan pemindahan IKN merupakan perjuangan mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang 5-20 tahun. Butuh perencanaan ketat, eksekusi detail, pengawasan yang rigid dan berkelanjutan, inklusif dengan komunikasi yang partisipatif," kata Moeldoko.
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Khoirudin tidak mau menyepelekan hal ini, karena 15 kewenangan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jakarta.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
PRESIDEN Prabowo dipastikan akan melibatkan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mengingat, Jokowi sosok yang memulai pembangunan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved