Presiden: Indonesia-Papua Nugini Harus Punya Perjanjian Investasi

PRESIDEN Joko Widodo mendorong Indonesia dan Papua Nugini memiliki perjanjian kerja sama investasi yang komprehensif. Hal tersebut diperlukan untuk memfasilitasi dan memberikan keamanan bagi para investor yang terlibat dalam proyek di kedua negara.

Demikian pesan utama yang disampaikan kepala negara saat menjamu Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/3).

"Saya berpandangan pentingnya pembentukan perjanjian investasi bilateral untuk memfasilitasi dan memberikan keamanan bagi para investor kedua negara," ujar Jokowi.

Jika perjanjian kerja sama investasi sudah tercipta, ia optimistis peluang-peluang usaha akan terbuka lebar dengan sendirinya. Contohnya, hal yang terkait dengan konektivitas.

Jokowi ingin Indonesia dengan Papua Nugini memiliki sistem konektivitas yang baik dan lancar baik di darat, laut dan udara, guna mempermudah keluar masuk arus orang dan barang. "Saya berharap akan terbuka peluang bagi perusahaan-perusahaan konstruksi Indonesia untuk membangun sarana konektivitas dan infrastruktur di Papua Nugini," ucap mantan wali kota Solo itu.

Tidak hanya di bidang infrastruktur, Jokowi juga menawarkan upaya penguatan kemitraan di sektor kesehatan. Ada banyak perusahaan farmasi di Tanah Air yang siap memasarkan produk ke negara tetangga itu.

"Indonesia siap mendukung upaya Papua Nugini memperkuat ketahanan nasionalnya di bidang kesehatan. Perusahaan farmasi Indonesia menunjukkan minat untuk masuk memasarkan produk ke pasar Papua Nugini," papar Jokowi.

Begitu pula di bidang pertahanan. kepala negara ingin kedua negara semakin memperkuat kerja sama militer yang juga mencakup industri pertahanan.

Untuk mendukung terwujudnya keinginan itu, Jokowi akan menugasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Perdagangan, bersama dengan delegasi Kadin Indonesia untuk melakukan misi perdagangan dan investasi di Papua Nugini dalam waktu dekat. (P-2)