Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KONDISI penegakan hukum menurut publik Indonesia cenderung negatif dalam tiga tahun terakhir. Demikian salah satu temuan dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk Kondisi Ekonomi-Politik dan Kinerja Pemerintah: Evaluasi Publik Nasional yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Rabu (30/3).
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam presentasinya menunjukkan terdapat 43,5% publik yang menilai kondisi penegakan hukum secara nasional sekarang baik atau sangat baik. Yang menilai buruk atau sangat buruk sebesar 24,9%. Ada 27,1% yang menilai sedang saja.
Walaupun persepsi positif terhadap kondisi penegakan hukum masih lebih besar dari persepsi negatif, tetapi ada kecenderungan persepsi buruk mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. "Pada survei September 2019, publik yang menyatakan kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk hanya sekitar 15,1%. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 24,9% pada survei Maret 2022. Sementara yang menilai sebaliknya relatif stagnan dalam tiga tahun terakhir," papar Deni.
Survei itu dilakukan pada 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1027 atau 84%. Sebanyak 1027 responden ini yang dianalisis.
Baca juga: Survei SMRC: Kondisi Politik Cenderung Negatif dalam Tiga Tahun Terakhir
Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,12% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling). Wawancara terhadap responden dilakukan secara tatap muka pada 13-20 Maret 2022. (RO/OL-14)
Sejumlah lembaga survei menunjukkan keunggulan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno.
Direktur riset SMRC, Deni Irvani menjelaskan keunggulan Pramono-Rano kemungkinan disebabkan oleh popularitas pasangan tersebut.
CALON Gubernur Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung menargetkan menang satu putaran dalam pertarungan di Pilkada Jakarta
Ia akan tetap melakukan kegiatan seperti blusukan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Pramono Anung bersyukur dengan hasil survei yang terus meningkat dan menegaskan tetap bertarung dengan gaya sosialisasi kampanye yang sudah dicanangkannya.
Elektabilitas pasangan Pramono Anung-Rano Karno menyentuh angka 46%,
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved