10 dari 15 Daerah Perbatasan di Indonesia Warganya Hidup Miskin

SEKRETARIS Eksekutif Komisi Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo menyatakan 10 dari 15 daerah perbatasan di Indonesia warganya masih hidup dalam kemiskinan.

“10 dari 15 derah berbatasan di Indonesia itu, penduduk miskinnya di atas rata-rata nasional,” tutur Eko saat menjadi pembicara dalam diskusi Membangun Indonesia dari Perbatasan, Selasa (29/3).

Eko menyadari daerah pinggiran ini riskan untuk pelbagai aktifitas illegal, seperti illegal trafficking, illegal logging, illegal fishing, hingga penyebaran narkoba.

“Tentu saja, semangat nasionalisme Indonesia juga perlu ditingkatkan,” paparnya.

Menurutnya, ada konflik norma yang ada dalam UU No 43 Tahun 2008  tengan Wilayah Negara terkait pengelolaan perbatasan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Pada UU No 43 Tahun 2008, kata Eko, warga asli perbatasan diberikan kewenangan untuk mengelola perbatasan. Sementara dalam UU No 23 Tahun 2014 meletakkan kewenangan pada Pemerintah Pusat.

Baca juga: BRIN: Daerah di Perbatasan Butuh Kewenangan yang Lebih Besar

Adanya perbedaan kebijakan ini perlu menjadi fokus utama pemerintah untuk bisa memajukan warga daerah perbatasan.

“Problem Indonesia adalah bagaimana kita menjamin kemampuan capability Pemda untuk menyelesaikan urusan atau membangun daerah perbatasan,” tutur Eko.

Maka, tantangan utama guna membangun wilayah perbatasan ialah pengelolaan terlebih dahulu yang harus diperhatikan lebih. (P-5)