Satgas Pangan Polri Bergerak Antisipasi Kelangkaan Stok Jelang Ramadan

SATUAN Tugas (Satgas) Pangan Polri memperkuat monitoring dan koordinasi di lapangan guna menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan bahan pokok. 

Hal itu dalam rangka menjaga stok sembako cukup menjelang bulan puasa dan lebaran.

Baca juga: Laskar Ganjar-Puan Khawatirkan Isu Penundaan Pemilu Turunkan Kredibilitas Jokowi

"Kami melakukan pengecekan dan monitoring di lapangan guna memastikan ketersediaan aman, distribusi lancar dan harga sembako terjangkau oleh masyarakat," kata Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika dalam keterangan tertulis, Senin (21/3/2022).

Helmy mengatakan, Satgas Pangan Polri juga melakukan evaluasi secara periodik mengenai perkembangan ketersedian, distribusi dan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, daging sapi, ayam, dan telur.

Helmy menyadari Satgas Pangan Polri tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas harga dan keamanan stok sembako tersebut. Dia mengaku butuh kerja sama semua stakeholder.

"Sinergi dan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan dan sejauh ini berjalan dengan baik," ujarnya. 

Staf Ahli Kapolri Bidang Manajemen itu menambahkan, pihaknya juga telah mengimbau dan mendorong pelaku usaha  untuk tidak menahan stok, dan menjual sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

Menurut dia, kenaikan permintaan bahan pokok menjelang ramadan hingga Lebaran harus diimbangi dengan ketersediaan pasokan dan distribusi berjalan lancar agar  tidak terjadi kelangkaan dan lonjakan harga.

"Untuk itu, Satgas Pangan melakukan monitoring di lapangan untuk mengetahui hambatan distribusi dan mencari solusi," ungkapnya.

Baca juga: Generasi Z Jawa Barat Dukung Erick Thohir

Helmy melanjutkan Polri melalui Satgas Pangan akan membantu dalam pengamanan dan pengawasan kebutuhan pokok agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik, serta penindakan bagi oknum atau pelaku sebagai ultimum remedium.

"Banyak sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku, mulai yang sifatnya administratif, denda sampai dengan sanksi pemidanaan. Tentunya, semua akan dilakukan secara tegas, terukur, objektif dan transparan," tegasnya. (A-3)