DIREKTUR Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan massa yang terafiliasi dengan partai politik pengusul penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024, justru menolak wacana itu.
Hasil survei yang dilakukan lembaganya menunjukkan isu penundaan pemilu tidak populer bahkan di kalangan pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar.
Burhanuddin menjabarkan, hasil survei yang dilakukan periode Desember 2022 dengan wawancara via telefon, menunjukkan sebanyak 69,4% pemilih PKB mengatakan pemilu tetap diadakan 2024, pemilih Golkar 56,7% ingin pemilu sesuai jadwal. Bahkan pemilih PAN lebih tinggi lagi yakni 81,9% ingin pemilu 2024 tetap dilaksanakan.
Seperti diberitakan alasan penundaan pemilu dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, disusul Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Para politisi itu mengatakan pandemi, dan pemulihan ekonomi bisa menjadi alasan penundaan pemilu 2024.
Baca juga: Aktivis 98 Apresiasi Pernyataan KPK Soal Peran Gerakan Reformasi Berantas Korupsi
"Jadi para elit ini menyuarakan siapa?" terang Burhanuddin dalam diskusi bertajuk "Telaah Kritis Usul Perpanjangan Presiden dan Wakil Presiden" yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (5/3).
Mengenai alasan lain yang dilontarkan elit politik bahwa publik puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo sehingga masa jabatannya dapat diperpanjang, Burhanuddin menyebut hasil survei menunjukkan hal berbeda. Dari survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 25 Februari-1 Maret 2022, masyarakat yang puas terhadap kinerja presiden menginginkan tetap ada pergantian kepemimpinan nasional pada 2024.
"61,6% responden yang puas pada kinerja Jokowi menginginkan pergantian kepemimpinan nasional tetap diadakan sesuai jadwal bahkan dalam kondisi pandemi," paparnya.
Selain itu, ia menyebut 74,0% masyarakat yang paham mengenai isu penundaan pemilu menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Adapun di kalangan masyarakat yang tidak tau usulan itu 67,5% juga tidak setuju.
"Semakin masyarakat aware (paham) terhadap isu ini, penolakan makin tinggi. Bahkan di kalangan yang tidak tau sekalipun sikapnya menolak," tuturnya.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan presiden harus tampil menolak dengan tegas usulan tersebut. Sehingga tidak menjadi bola liar yang berkembang. Selain itu, partai politik dalam koalisi pemerintah yang tidak setuju dengan usulan pemilu 2024 seperti PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta konsisten menolak.
Direktur Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan seharusnya partai politik bekerja melakukan kaderisasi menyiapkan pemilu 2024, bukan hanya berpaku pada satu sosok untuk diusung menjadi presiden yakni Jokowi. (OL-4)
