Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
DIREKTUR Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan massa yang terafiliasi dengan partai politik pengusul penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024, justru menolak wacana itu.
Hasil survei yang dilakukan lembaganya menunjukkan isu penundaan pemilu tidak populer bahkan di kalangan pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar.
Burhanuddin menjabarkan, hasil survei yang dilakukan periode Desember 2022 dengan wawancara via telefon, menunjukkan sebanyak 69,4% pemilih PKB mengatakan pemilu tetap diadakan 2024, pemilih Golkar 56,7% ingin pemilu sesuai jadwal. Bahkan pemilih PAN lebih tinggi lagi yakni 81,9% ingin pemilu 2024 tetap dilaksanakan.
Seperti diberitakan alasan penundaan pemilu dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, disusul Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Para politisi itu mengatakan pandemi, dan pemulihan ekonomi bisa menjadi alasan penundaan pemilu 2024.
Baca juga: Aktivis 98 Apresiasi Pernyataan KPK Soal Peran Gerakan Reformasi Berantas Korupsi
"Jadi para elit ini menyuarakan siapa?" terang Burhanuddin dalam diskusi bertajuk "Telaah Kritis Usul Perpanjangan Presiden dan Wakil Presiden" yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (5/3).
Mengenai alasan lain yang dilontarkan elit politik bahwa publik puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo sehingga masa jabatannya dapat diperpanjang, Burhanuddin menyebut hasil survei menunjukkan hal berbeda. Dari survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 25 Februari-1 Maret 2022, masyarakat yang puas terhadap kinerja presiden menginginkan tetap ada pergantian kepemimpinan nasional pada 2024.
"61,6% responden yang puas pada kinerja Jokowi menginginkan pergantian kepemimpinan nasional tetap diadakan sesuai jadwal bahkan dalam kondisi pandemi," paparnya.
Selain itu, ia menyebut 74,0% masyarakat yang paham mengenai isu penundaan pemilu menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Adapun di kalangan masyarakat yang tidak tau usulan itu 67,5% juga tidak setuju.
"Semakin masyarakat aware (paham) terhadap isu ini, penolakan makin tinggi. Bahkan di kalangan yang tidak tau sekalipun sikapnya menolak," tuturnya.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan presiden harus tampil menolak dengan tegas usulan tersebut. Sehingga tidak menjadi bola liar yang berkembang. Selain itu, partai politik dalam koalisi pemerintah yang tidak setuju dengan usulan pemilu 2024 seperti PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta konsisten menolak.
Direktur Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan seharusnya partai politik bekerja melakukan kaderisasi menyiapkan pemilu 2024, bukan hanya berpaku pada satu sosok untuk diusung menjadi presiden yakni Jokowi. (OL-4)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved