Sabtu 05 Maret 2022, 13:27 WIB

PKS: Syarat BPJS Kesehatan untuk Layanan Publik Tambah Beban Rakyat

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
PKS: Syarat BPJS Kesehatan untuk Layanan Publik Tambah Beban Rakyat

ANTARA
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera

 

ANGGOTA DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, aturan yang menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat mengurus sejumlah layanan publik hanya menambah beban rakyat dalam mengakses layanan publik.

"Melalui Inpres ini sebenarnya pemerintah memiliki niat yang baik tetapi dilaksanakan dengan cara yang buruk,” ungkap Mardani dalam keterangannya, Sabtu (5/3).

Menurut Anggota Komisi II DPR RI tersebut Inpres yang melibatkan 30 Kementerian/Lembaga termasuk Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk mengambil langkah strategis melakukan optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS terkesan memaksakan agar masyarakat bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Padahal, lanjut Mardani, optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan dapat diatasi dengan sosialisasi dan edukasi yang baik tanpa menyulitkan kebutuhan masyarakat lainnya.

"Aturan ini berpotensi mempersulit individu-individu warga negara yang ingin melakukan transaksi atau mendapatkan hak atas layanan umum," katanya.

Baca juga: Ini 8 Syarat Kesehatan untuk Bebas Karantina di Bali

"Harusnya pemerintah jangan memaksakan, tetapi melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya BPJS Kesahatan," tambahnya.

Saat ini, diketahui 86 persen penduduk Indonesia telah memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dengan menjadi peserta Program JKN-KIS. Tahun 2024, diharapkan 98 persen rakyat Indonesia bisa terlindungi JKN-KIS sesuai dengan Target Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang (RPJMN).

Dengan dalil untuk mencapai Universal Health Coverage, Mardani tidak membenarkan langkah Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang hanya akan mempersulit masyarakat mengakses layanan publik. “Harusnya pemerintah melakukan edukasi bukan mempersulit sektor lain dan justru mempersulit birokrasi dalam pengurusan suatu layanan umum,” kritik Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI tersebut.

Mardani berpesan agar BPJS terus meningkatkan layanan kepada seluruh peserta JKN-KIS. “Saya mendukung program BPJS menjadi pemberi layanan yang baik, tetapi menolak cara yang buruk. Langkah ini juga bertentangan dengan Pak Jokowi yang ingin memaksa aturan,” pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

Dok UI

Payung Hukum Perlindungan Ideologi untuk Perkuat Penanggulangan Terorisme

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 29 Juni 2022, 11:10 WIB
Pasalnya, pelaku teror sudah menanggalkan melakukan pendekatan kekerasan seperti...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

KPK Panggil Gamawan Fauzi Terkait Kasus KTP-E

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 29 Juni 2022, 11:02 WIB
Dia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka sekaligus Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tanos. Gamawan diharap memenuhi...
MI/Dero Iqbal Mahendra

Cegah Hoaks dan Ujaran Kebencian Bawaslu Perkuat Kehumasan

👤Dero Iqbal Mahendra 🕔Rabu 29 Juni 2022, 10:20 WIB
Dalam upaya mencegah terjadinya meluasnya hoaks dan ujaran kebencian seperti pada pemilu 2019 lalu, Bawaslu Jakarta Barat mengadakan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya