Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
BANK Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu BUMD milik pemerintah daerah berperan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi.
Karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk mewujudkan BPD memiliki sistem keuangan yang stabil, kuat, dan berintegritas.
Langkah ini penting untuk mendorong perbankan daerah agar lebih maju demi memulihkan perekonomian di daerah. Karena itu, dibutuhkan upaya strategis dan inovasi untuk memperkuat peran BPD.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni berharap, BPD dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa keuangan.
"Agar kita bisa bersama-sama bangkit di dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Kita mengetahui bahwa setidaknya ada tujuan BUMD, yakni memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, itu yang utama," jelas Fatoni saat mewakili Mendagri Tito Karnavian dalam Webinar Financial BPD untuk Daerah: Menagih Strategi & Inovasi BPD untuk Pemulihan Ekonomi Daerah, Jumat (25/2).
Menurutnya, kegiatan ini strategis untuk menyatukan persepsi dan komitmen dalam mengoptimalkan pengelolaan BPD agar tata kelolanya semakin baik. Kegiatan ini juga menjadi peluang mewujudkan tujuan pembentukan BUMD yakni memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan pelayanan kepada masyarakat, serta memperoleh keuntungan.
"Kemendagri terus berupaya dan berkomitmen untuk mendorong kemajuan BUMD (termasuk di dalamnya BPD). Selain itu, Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Termasuk di dalamnya terkait pembagian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan kebijakan di daerah," tandas Fatoni.
Fatoni menambahkan, berbagai saran untuk memperkuat keberadaan BPD. Hal itu, seperti dengan menunjukkan posisioning dan menanamkan brand awareness sebagai perusahaan milik masyarakat di daerahnya.
Hal ini dibuktikan dengan pelayanan optimal di atas harapan masyarakat. Upaya penguatan lainnya ialah BPD harus memanfaatkan sistem pelayanan berbasis digital dan memperluas jaringan layanan kantor hingga tingkat kecamatan. Guna mendorong perekonomian daerah, BPD juga diharapkan mempermudah akses layanan keuangan seluas-luasnya. Hal itu terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta usaha kecil lainnya.
Tak hanya itu, sambung Fatoni, pemda juga perlu memaksimalkan peran BPD sebagai mitra kerja di bidang keuangan terutama dalam mengelola keuangan daerah.
"Dari total 1.097 unit BUMD, saat ini jumlah BPD sebanyak 26 usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2020, saat ini total aset BPD se-Indonesia sebesar Rp796 triliun dan total kredit Rp473,16 triliun. Adapun total dana pihak ketiga sebesar Rp646,7 triliun dan laba bersih Rp9,8 triliun," paparnya.
Fatoni mengatakan, dengan jumlah aset yang besar tersebut tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. "Sehingga kita bersama-sama mendorong agar BPD bisa memberikan manfaat pada perekonomian di daerah," pungkas Fatoni. (OL-8)
PEMERINTAH menjanjikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi para pekerja, termasuk kepada pekerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) senilai Rp600 ribu.
Transformasi digital yang efektif di lingkungan BPD akan meningkatkan kualitas layanan, memperluas inklusi keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
PENJABAT (Pj) Bupati Deiyai Elimelek Edowai meminta seluruh perangkat desa atau kampung di Kabupaten Deiyai memahami dengan baik regulasi tata kelola anggaran desa atau kampung
MENYIKAPI potensi Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS) bangkrut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sejumlah langkah, selain terkait tata kelola berpotensi fraud.
Bank DKI mencatatkan penyaluran KUR pada 2022 sebesar 100% dari kuota atau sebesar Rp1,15 triliun kepada kurang lebih 6.023 pelaku usaha UMK dan Mikro.
Dengan bertambahnya laba berdampak sistematis terhadap pendapatan daerah lewat saham dari para pemegang saham.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
Pemerintah Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka peluang ekspor baru
Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa yang telah mencapai kesepakatan penting dalam menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU CEPA
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved