Perludem: Pendeknya Masa Kampanye jadi Tantangan Pemilu 2024

MASA kampanye yang terkait dengan tahapan lainnya dalam pemilu menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati saat dihubungi mencontohkan jika waktu kampanye singkat maka perlu diperhitungkan masa sengketa pencalonan hingga penyelesaian sengketa. Contoh lainnya yakni masa kampanye biasanya digunakan oleh KPU untuk mempersiapkan logistik. Hal ini sangat dipengaruhi oleh durasi waktu kampanye.

"Semakin singkat masa kampanyenya semakin singkat juga waktu persiapan logistik. Sehingga kalau diputuskan untuk memperpendek waktu kampanye, maka perlu ada kolaborasi dengan pemerintah untuk membantu distribusi logistik," ujarnya, Rabu (9/2).

Pengaturan jadwal kampanye sejatinya telah dituangkan dalam undang-undang. Dalam UU disebutkan masa kampanye dilakukan tiga hari setelah penetapan calon. Sementara pendaftaran calon untuk presiden 8 bulan sebelum hari H.

"Yang penting juga diperhatikan adalah waktu yang tersedia untuk kampanye itu mampu memberikan informasi bagi pemilih supaya pemilih mengenali siapa calon-calonnya sebelum memberikan suaranya dalam pemilu"

Baca juga: Tindakan Polisi di Desa Wadas tidak Sesuai Program Polri

Sebelumnya Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) tidak mempersalahkan jadwal masa kampanye yang akan diperpendek menjadi 120 atau 90 hari. Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono saat dihubungi mengatakan tidak mempersoalkan jadwal masa kampanye sepanjang pengaturan media dan alat peraga diatur secara kerat oleh penyelenggara pemilu.

"Kami sedang fokus menghadapi proses verifikasi karena politik di Indonesia ini berat dan bagi kami masa kampanye panjang atau pendek tidak ada persoalan yang penting adil," ujarnya.

Dia menekankan pengaturan yang baik dan adil akan membuat kesempatan yang sama bagi partai besar dan kecil termasuk partai politik pendatang baru.

"Misalnya parpol yang ada akses media harus diatur secara adil. Misalnya yang punya sumber daya kuat bisa pasang iklan yang tidak punya sumber daya bagaimana. Kapanye itu sebetulnya mensosialisasikan apa yang dilakukan oleh partaainya," cetusnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika. Menurutnya masa kampanye yang hanya 120 hari tidak ada masalah dan yang terpenting sosialisasi penyelenggara pemilu tentang parpol yang akan berkompetisi disampaikan kepada publik secara massif sehingga mengetahui siapa saja peserta Pemilu 2024 nanti.

"Hendaknya penggunaan IT sebagai sarana berkomunikasi dan bersosialisasi jangan dibatasi dengan birokrasi yang ribet. Sebab eranya sekarang era IT," ucapnya .

Dalam pemilihan 2024 harus diakui karena luasnya wilayah Indonesia dan juga kondisi geografis yang ada menjadi tantangan yang tidak mudah bagi parpol baru.

"Tapi kami tetap berikhtiar dan tidak cengeng untuk berkompetisi. Walau kami tahu semakin pendek masa kampanye maka menguntungkan di partai yang lama dan besar saja"

Partainya berharap 2024 bisa menjadi momentum penting peningkatan kualitas demokrasi yang sebenarnya. Perlu dukungan semua pihak agar semua berjalan dengan sehat.Kampanye terbuka diperpendek, sosialisasi oleh KPU soal siapa saja peserta pemilu yang ditambah waktunya. (OL-4)