Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERIKSAAN tiga saksi kasus dugaan kourpsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan yang berlatar belakang purnawirawan laksamana TNI Angkatan Laut tidak dilakukan di Kejaksaan Agung. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Supardi menyebut pemeriksaan akan dilakukan di Detasemen Polisi Militer (Denpom).
"Berdasarkan koordinasi dengan Puspom (Pusat Polisi Militer), Panglima, dan JAM-Pidmil, pemeriksaannya itu di Denpom," ungkap Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin (7/7).
Berdasarkan informasi dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, ketiga saksi tersebut adalah Laksamana Madya (Purn) AP, Laksamana Muda (Purn) L, dan Laksamana Pertama (Purn) L.
Baca juga: Kejagung Periksa Tiga Purnawirawan Jenderal Terkait Korupsi Satelit Kemhan
Laksdya AP merupakan mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. Sementara Laksda L dan Laksma L masing-masing menjabat sebagai mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan dan mantan Kepala Pusat Pengadaan pada Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
Supardi menerangkan, pemeriksaan yang dilakukan Kejagung, Senin (7/2) belum rampung. Oleh karena itu, penyidik JAM-Pidsus masih akan meminta keterangan lanjutan dari ketiga saksi tersebut.
"Nanti kalau sudah maksimal, besok saya akan evaluasi dulu. Nanti terus kita laporkan ke Pak JAM (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus), mau ekspose kapan," jelas Supardi.
Meski sudah memeriksa tiga saksi dari unsur militer, Kejagung belum memutuskan menyeret perkara itu ke koneksitas.
Perkara koneksitas menandakan adanya keterlibatan pelaku dari pihak sipil dan militer dalam sebuah tindak pidana. Jika sudah ditetapkan, penyidik perkara koneksitas akan terdiri dari JAM-Pidsus dan Puspom TNI.
"Cuma konteksnya (saat ini) belum koneksitas ya," tandas Supardi.
Leonard menerangkan ketiga saksi purnawirawan laksamana itu diperiksa terkait proses penyelamatan satelit Slot Orbit 123 Derajat Bujur Timur (BT).
Khusus untuk Laksdya (Purn) AP, penyidik juga memeriksa keikutsertaannya dalam operator review meeting (ORM XVII pertama dan kedua) di London dan kontrak sewa satelit floater dengan Avanti Communication Limited.
Adapun untuk Laksda L (Purn) dan Laskma (Purn) L, pemeriksaan difokuskan mengenai kontrak pengadaan satelit L-Band dengan Airbus, pengadaan ground segment dengan Navayo, dan jasa konsultasi dengan Hogen Lovells, Detente, maupun Telesat. (OL-1)
Ada upaya penguasaan diam-diam atas aset yang seharusnya dilelang untuk negara.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung mengungkap lebih dari 20 perusahaan dan 11 tersangka terlibat kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil di Indonesia.
Kejaksaan Agung mulai membidik aset 11 tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya untuk pemulihan kerugian negara.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan POME tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara Rp10 triliun hingga Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved