Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PEMERIKSAAN tiga saksi kasus dugaan kourpsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan yang berlatar belakang purnawirawan laksamana TNI Angkatan Laut tidak dilakukan di Kejaksaan Agung. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Supardi menyebut pemeriksaan akan dilakukan di Detasemen Polisi Militer (Denpom).
"Berdasarkan koordinasi dengan Puspom (Pusat Polisi Militer), Panglima, dan JAM-Pidmil, pemeriksaannya itu di Denpom," ungkap Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin (7/7).
Berdasarkan informasi dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, ketiga saksi tersebut adalah Laksamana Madya (Purn) AP, Laksamana Muda (Purn) L, dan Laksamana Pertama (Purn) L.
Baca juga: Kejagung Periksa Tiga Purnawirawan Jenderal Terkait Korupsi Satelit Kemhan
Laksdya AP merupakan mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. Sementara Laksda L dan Laksma L masing-masing menjabat sebagai mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan dan mantan Kepala Pusat Pengadaan pada Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
Supardi menerangkan, pemeriksaan yang dilakukan Kejagung, Senin (7/2) belum rampung. Oleh karena itu, penyidik JAM-Pidsus masih akan meminta keterangan lanjutan dari ketiga saksi tersebut.
"Nanti kalau sudah maksimal, besok saya akan evaluasi dulu. Nanti terus kita laporkan ke Pak JAM (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus), mau ekspose kapan," jelas Supardi.
Meski sudah memeriksa tiga saksi dari unsur militer, Kejagung belum memutuskan menyeret perkara itu ke koneksitas.
Perkara koneksitas menandakan adanya keterlibatan pelaku dari pihak sipil dan militer dalam sebuah tindak pidana. Jika sudah ditetapkan, penyidik perkara koneksitas akan terdiri dari JAM-Pidsus dan Puspom TNI.
"Cuma konteksnya (saat ini) belum koneksitas ya," tandas Supardi.
Leonard menerangkan ketiga saksi purnawirawan laksamana itu diperiksa terkait proses penyelamatan satelit Slot Orbit 123 Derajat Bujur Timur (BT).
Khusus untuk Laksdya (Purn) AP, penyidik juga memeriksa keikutsertaannya dalam operator review meeting (ORM XVII pertama dan kedua) di London dan kontrak sewa satelit floater dengan Avanti Communication Limited.
Adapun untuk Laksda L (Purn) dan Laskma (Purn) L, pemeriksaan difokuskan mengenai kontrak pengadaan satelit L-Band dengan Airbus, pengadaan ground segment dengan Navayo, dan jasa konsultasi dengan Hogen Lovells, Detente, maupun Telesat. (OL-1)
MAKI tetap mencadangkan gugatan praperadilan melawan JAM-Pidsus jika penyidik 'gedung bundar' tak melakukan penambahan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti.
Pengadaan laptop Chromebook, di Kemendikbudristek tahun 2020–2022, sebenarnya sudah dirancang sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai Menteri.
Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan kembali memanggil mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, terkait dugaan korupsi dalam program pengadaan chromebook.
Kejagung belum menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim (NAM), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.
Ia juga menduga tersangka dalam kasus ini tidak hanya dilakukan secara tunggal.
Padahal, hasil uji coba pada 2019 menunjukkan penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran lantaran.
Pendekatan dialogis juga dimaksudkan untuk mengetahui apa alasan mereka menolak kehadiran struktur TNI di sejumlah wilayah.
Macron mengatakan kenangan yang paling membekas ialah di saat dirinya mengunjungi Akademi Militer di Magelang.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyebut Prabowo sebagai sahabat.
Pelaksanaan MPLS ditekankan agar siswa bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi aktif TNI dalam mendukung agenda nasional, khususnya Asta Cita ke-2 Presiden RI, yaitu mewujudkan swasembada pangan guna kemandirian bangsa.
Penanaman pohon buah-buahan yang dilakukan supaya dapat menahan tanah dan masyarakat juga bisa mendapatkan hasilnya ketika berbuah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved