Akademi Jakarta Resah dengan Nalar Berpikir Publik

BUDAYAWAN, seniman, dan akademisi yang menjadi anggota Akademi Jakarta, resah akan  situasi yang terjadi belakangan ini. Nalar masyarakat dianggap semakin jauh dari pemikiran kritis terhadap isu-isu yang seharusnya menjadi diskursus publik. 

Sebaliknya, intoleransi, kerusakan lingkungan, dan politik yang dikuasai oligarkhi kian marak dan mengorbankan lingkungan. Karena itu, Akademi Jakarta membuat rekomendasi dalam lima aspek yakni pendidikan, lingkungan hidup, aspek sosial, ekonomi dan politik.

Ketua Akademi Jakarta Sastrawan Seno Gumira Ajidarma mengatakan ada gejala memprihatinkan yakni kehancuran nalar publik. Ia mencontohkan, dalam aspek sosial, intoleransi saat ini dianggap hal biasa. Di bidang ekonomi, imbuh Seno, adanya kecenderungam hasrat politik dan ekonomi yang berkelidan mengakibatkan kerusakan ekologis. 

"Nalar publik sudah berada dalam keadaan rawan sehingga kita merasa perlu (memberikan rekomendasi). Alasan rekomendasi difokuskan pada lima bidang, ini menentukan wajah kehidupan kita selama ini," ucapnya dalam konferensi pers yang digelar daring, Jumat (28/1).

Pendidikan juga menjadi perhatian besar sehingga menjadi poin pertama. Akademi Jakarta dalam rekomendasi di bidang pendidikan ingin agar pengembangan pendidikan lebih holistik, yang menajamkan kepekaan sosial, kesadaran kritis, inovatif, dan pemanfaatan sumber budaya untuk memecahkan masalah lokal dan global. 

"Memajukan pendidikan seni dan humaniora dimajukan sejak dini dengan mendayagunakan seni dan budayawan setempat untuk menghidupkan budaya nusantara," ujar Afrizal Malna yang menyampaikan rekomendasi.

Baca juga: Mantan Pramugari Kembalikan Duit Rp647 Juta ke KPK, Pengamat: Pidananya Jalan Terus

Poin kedua, untuk lingkungan hidup Akademi Jakarta mendorong kebijakan ekologis berbasis kearifan lokal yang didukung sains dan teknologi melalui kerja sama masyarakat dengan industri baik swasta maupun pemerintah dan menggunakan kapabilitas warga serta keberlanjutan sumber daya alam sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan. 

Berikutnya, terkait intoleransi sosial, Akademi Jakarta mendorong memperbanyak ruang publik yang mendorong interaksi sosial lintas budaya dan kebersamaan. Selain itu juga meminta adanya pelatihan literasi media, budaya, dan pengetahuan untuk mempertajam nalar kritis. 

Keempat, di bidang ekonomi Akademi Jakarta mendesak diterapkannya paradigma ekonomi yang ekologis berbasis partisipasi masyarakat dengan penekanan pada ekonomi sirkular dan keadilan sosial. " Mengembalikan relasi kekuasaan ekonomi agar sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33," ujar Afrizal.

Terakhir, rekomendasi di bidang politik yakni memulihkan fungsi partai alih-alih untuk meraup kekuasaan untuk menjadi saluran aspirasi rakyat dan wahana pendidikan politik beretika. Selain itu juga Akademi Jakarta meminta pendidikan politik dilaksanakan sejak dini untuk menanamkan sifat jujur, sportif, dan bertanggung jawab serta berkomitmen melindungi kaum rentan dan lemah.

Dalam kesempatan itu, aktivis sosial dan pengajar Sandyawan Sumardi menuturkan rekomendasi tersebut ditujukan pada publik. Para anggota Akademi Jakarta khawatir dengan fenomena yakni bagaimana sosial media menggiring opini, serta cara pandang dan berpikir publik jauh dari masalah yang esensial menyangkut bangsa.

Sedangkan Filsuf Karlina Supelli menambahkan melemahnya pemikiran kritis di publik menjadi kegelisahan di kalangan anggota AJ. Padahal, hal itu dibutuhkan dalam menilai kebijakan yang tengah dibuat. Oleh karena itu, rekomendasi tersebut ditujukan bagi masyarakat luas sehingga tergerak untuk kepentingan bersama. (P-5)