Rabu 12 Januari 2022, 22:46 WIB

Kepengurusan Diwarnai Politisi, PBNU Dinilai Semakin Inklusif

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Kepengurusan Diwarnai Politisi, PBNU Dinilai Semakin Inklusif

Dok. Pribadi
Pengamat Politik Universitas Paramadina Septa Dinata

 

PENGUSUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengeluarkan daftar jajaran kepengurusan lengkap periode 2022-2027. Salah satu yang menarik perhatian adalah banyaknya nama-nama politisi yang muncul dalam daftar tersebut. 

Pengamat politik Universitas Paramadina, Septa Dinata, melihat hal itu konsisten dengan dengan pendirian Yahya Cholil Staquf untuk menjadikan NU rumah bagi semua. 

“Sepintas memang bertolak belakang dengan misi Gus Yahya untuk menjaga NU dari politik praktis. Tapi jika dilihat lebih jauh, ini bagian dari strategi agar NU tidak lagi dikooptasi oleh PKB,” ujar Septa dalam keterangannya, Rabu (12/1). 

Septa menilai strategi ini sangat cerdas. Menurutnya dengan mengakomodir politisi dari berbagai macam warna bendera membuat kekuatan NU lebih besar. 

“Strategi ini akan membuat kekuatan NU tersebar di mana-mana. Di sisi lain juga tidak realistis bagi NU untuk tidak mengakomodir politisi di kepengurusannya,” terang Septa. 

Baca juga : Pengelolaan Pemda Bisa Kacau Jika Dipimpin Penjabat Kepala Daerah Terlalu Lama

Menurut Septa, NU lebih tepat menjadi kekuatan inklusif ketimbang ekslusif. Jika menjadi kekuatan ekslusif, NU justru menjadi kecil. 

“Jika dipaksa menjadi kekuatan ekslusif NU menjadi kecil. Ya jadinya sebanyak suara PKB itu. Ibarat raksasa besar yang selama ini dipaksa pakai baju kecil, yaitu PKB. Pasti akan robek,” kata Septa. 

Namun, menurut Septa, yang perlu menjadi catatan adalah posisi sekretaris jenderal yang diisi oleh Saifullah Yusuf yang merupakan kepala daerah aktif. 

“Gus Ipul itu kan wali kota. Aktifitasnya banyak di daerah. Ini mesti diantisipsi,” pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

Antara

KPK Diminta KPU Membuat Aturan LHKPN Capres dan Cawapres

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Jumat 29 September 2023, 07:24 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendesain aturan terkait pengumpulan data LHKPN capres...
MI/ Moh Irfan

KPK Pastikan Dakwaan Eks Pengacara Lukas Enembe tidak Fiktif

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Jumat 29 September 2023, 07:07 WIB
Stefanus Roy Rening didakwa melakukan perintangan dalam penyidikan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Salah satu ulahnya yakni...
MI / ADAM DWI

Kuasa Hukum Rafael Klaim Ada Keterlibatan Penyelidik KPK dalam Transaksi PT ARME

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Jumat 29 September 2023, 07:00 WIB
"Sejak pendirian hingga 2005, saksi Rani menjadi direktur keuangan di PT ARME dan memiliki kontrol penuh atas akses seluruh lalu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

MI TV

Selengkapnya

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya