Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
TUTI Kuspiati Halim, wanita paruh baya yang diduga mengalami kekerasan psikis oleh Wawan alias Wan Hok, mengadu ke Komisi III DPR RI.
"Kita adukan ke Komisi III DPR terkait dugaan keterlibatan oknum jenderal yang mencoba mempengaruhi jalannya gelar perkara di Wassidik Bareskrim Mabes Polri kemarin. Tujuannya jelas agar perkara dihentikan," kata kuasa hukum Tuti Kuspiati, Agung Mattauch, dalam keterangannya, Selasa, (7/12/2021).
Menurut Agung, setelah di dalam gelar perkara oleh Bareskrim Polri Wawan akhirnya mengaku sebagai anak kandung Lim Pin Soen dan Jo Ki Moy maka seharusnya segera ditetapkan menjadi Tersangka. "Mau tunggu apa lagi," kata Agung.
Baca Juga: Polda Jabar Bantah Intervensi Kasus Tuti Kuspiati Halim
Agung mengaku sangat menyesalkan apabila ada oknum yang masih berusaha menghentikan penyidikan, yang diduga ada kaitannya dengan keterlibatan oknum jenderal dalam perkara ini.
Atas dasar itulah, Agung meminta Komisi III bersama Kapolri untuk membersihkan praktek kotor yang melibatkan oknum pejabat Polri dalam penanganan perkara.
"Bila diminta Komisi III DPR dan Kapolri untuk mengungkap nama oknum jenderal polisi tersebut, saya siap memberikan penjelasan semuanya," pungkas Agung.
Seperti diberitakan sebelumnya, Tuti Kuspiati Halim mengadu ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jum'at (3/12), karena ada dugaan intervensi dua oknum jenderal polisi dalam kasus saling lapor antara dirinya dengan Wawan, di Ditreskimum Polda Jawa Barat. (OL-13)
Baca Juga: Lagi, Oknum Jenderal Dilaporkan ke Kapolri
Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan, hingga kumulatif terbuka
DPR telah menetapkan sejumlah pimpinan komisi. Hal ini diputuskan usai penetapan 13 komisi DPR periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Kelima DPR
DPR RI telah menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) dan keanggotaan di komisi.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Said Abdullah menyebut PDIP mendapat empat jatah kursi ketua komisi di DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut DPR telah menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 dari 11 komisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved