Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Setara Institute Hendardi mengatakan selama ini tuduhan kebangkitan komunisme di Indonesia tidak pernah bisa diverifikasi dan dibuktikan karena merupakan propaganda tanpa indikasi dan bukti yang kuat.
"Di sisi lain, tindakan radikal dan intoleransi justru terwujud dalam bentuk kekerasan yang nyata-nyata ada di Indonesia," kata Hendardi melalui siaran pers diterima di Jakarta, Kamis (12/5).
Menurut Hendardi, bila propaganda kebangkitan komunisme terus dilanjutkan dan ditegaskan oleh pemerintah, maka yang akan menjadi korban adalah kebebasan sipil.
"Presiden Joko Widodo seharusnya paham bahwa propaganda yang mendaur ulang ketakutan terhadap komunisme patut diduga dirancang dan didorong pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan 'hantu' seolah-olah PKI akan bangkit kembali," tuturnya.
Hendardi mengatakan propaganda kebangkitan komunisme adalah "lagu lama" yang selalu diputar ulang ketika aspirasi masyarakat sipil yang mendesak penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada peristiwa 1965 menguat.
Padahal, kata Hendardi, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, termasuk peristiwa 1965, adalah salah satu janji kampanye Presiden Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014.
"Agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat adalah janji Jokowi yang tertuang dalam Nawacita," katanya.(Ant/X-11)
Prabowo berkelakar bahwa dirinya mungkin salah menempatkan Nusron sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dan menyarankan agar pindah menjadi Menteri Agama.
Prabowo pun menyampaikan bahwa dirinya terkesan dengan doa yang dipimpin Nusron.
Nusron Wahid berharap isu pemakzulan Ketua Umum atau Ketum PBNU Yahya Cholil Satquf atau Gus Yahya cepat berlalu
Kementerian ATR/BPN terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam percepatan sertifikasi aset milik negara dengan menyerahkan 254 sertifikat aset pada kepala daerah Sulsel
Dalam Rakor di Sulsel tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan enam poin utama yang menjadi fokus koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.
Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved