NU Prihatin dengan Demokrasi Transaksional

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merasa prihatin dengan perkembangan demokrasi di Indonesia yang masih bersifat transaksional. Bahkan, dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, muncul kecenderungan suara bisa dikonversi dengan uang.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj saat berpidato dalam harlah ke-89 NU di Jakarta, Sabtu (31/1) malam. Ia mengatakan, Indonesia diakui merupakan negara berpenduduk terbesar ketiga yang berhasil melaksanakan politik demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat.

"Hanya saja yang menjadi catatan penting bagi NU adalah, bisakah kita melaksanakan politik demokrasi dengan baik jika tanpa diiringi secara substansial dengan pembangunan ekonomi yang memihak umat," kata Said Aqil.

Menurut dia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa politik demokrasi masih terasa getir dan pahit. Demokrasi masih transaksional. "Politik demokrasi yang berjalan di lapangan berkutat pada istilah NPWP, nomer piro wani piro (nomor berapa berani berapa)," kata Said Aqil.

"Ini maknanya ada gejala yang kuat di masyarakat bahwa politik demokrasi untuk memilih wakil rakyat atau kepala daerah bisa dikonversi dengan uang," tambahnya.

Hal itu, menurut Said Aqil, disebabkan demokrasi masih berjalan beriringan dengan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. "Mengutip data Badan Pusat Statistik terakhir, rasanya dada ini terasa sesak. Betapa tidak, distribusi kesejahteraan nasional jika diukur dari indeks ketimpangan, gini ratio, terus naik dari tahun ke tahun," katanya.

Untuk itulah, ia meminta pemerintah serius menggarap sektor ekonomi yang lebih memihak rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres juga menerima penghargaan dari NU mewakili almarhum ayahandanya, Muhammad Kalla yang berjasa mengembangkan NU.

Dalam acara ini Ketua Umum Pengurus Besar NU Said Aqil Siradj menandatangani peresmian 23 universitas NU dan perguruan tinggi NU yang tersebar di beberapa kota, serta penandatanganan prasasti masjid oleh Wapres.(Ant/P-5)