Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
KOMISI II DPR berharap pada rapat bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu awal Desember nanti sudah dapat menetapkan jadwal pemilu 2024. Hal ini dikatakan oleh anggota Komisi II DPR Fraksi Nasdem Aminurokhman saat dihubungi, Jumat (12/11).
"Awal Desember akan ada rapat lagi. Itu sudah dijadwalkan semoga saja dalam rapat nanti sudah ada kesepakatan," terangnya.
Baca juga: Ganjar Tetap Belum Terbuka Soal Pencapresan 2024
Sampai terakhir rapat dengar pendapat bersama KPU dan Kementerian Dalam Negeri serta Komisi II DPR beberapa waktu lalu, belum menghasilkan kesepakatan mengenai jadwal, disebabkan pengajuan dari masing-masing pihak memiliki pertimbangan yang dinilai tepat.
"Sampai saaat ini pemerintah, KPU dan DPR belum ada kesepakatan tanggal dan bulan karena yang diajukan sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Sehingga perlu perlu pembahasan lagi," ungkapnya.
Meski KPU yang memiliki kewenangan untuk menetapkan jadwal pemilu namun tetap harus berkonsultasi dengan DPR.
"Karena ini terkait dengan kesepahaman dan soal anggaran. Kalau sepihak saja bagaimana dengan anggarannya apakah disetujui"
Dia menerangkan penetapan tanggal pemilu 2024 menjadi tanggungjawab anggota KPU baru yang saat ini masih dilakukan seleksi oleh tim seleksi. Sesuai jadwal tim seleksi pada awal Januari 2022 DPR akan melakukan fit and proper test terhadap tujuh calon anggota KPU.
"Kalau melihat tahapan sekarang yang melaksanakan KPU yang baru karena awal Januari fit and proper dan disitu akan menetapkan7 orang. Yang ditetapkan ini punya tanggungjawab menjalankan tupoksi KPU dan juga indikator anggaran 2022," tukasnya. (OL-6)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Adanya revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang kerap kali dilakukan merupakan hal lumrah bagi negara demokrasi yang masih berkembang.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memastikan jadwal Pilkada tetap pada 27 November 2024. Dia tegaskan tidak ada rencana percepatan atau memajukan jadwal Pilkada 2024.
Sejauh ini ia belum mengetahui apakah Jokowi akan cuti untuk turun gunung kampanye.
Berlangsung di JCC Senayan, debat cawapres akan dimulai tepat pukul 19.00
Uskup membahas soal situasi terkini di bidang politik, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup baik berskala nasional maupun internasional.
LOGISTIK pemilu tahap pertama sudah tiba di 16 dari 22 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved