Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI II DPR berharap pada rapat bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu awal Desember nanti sudah dapat menetapkan jadwal pemilu 2024. Hal ini dikatakan oleh anggota Komisi II DPR Fraksi Nasdem Aminurokhman saat dihubungi, Jumat (12/11).
"Awal Desember akan ada rapat lagi. Itu sudah dijadwalkan semoga saja dalam rapat nanti sudah ada kesepakatan," terangnya.
Baca juga: Ganjar Tetap Belum Terbuka Soal Pencapresan 2024
Sampai terakhir rapat dengar pendapat bersama KPU dan Kementerian Dalam Negeri serta Komisi II DPR beberapa waktu lalu, belum menghasilkan kesepakatan mengenai jadwal, disebabkan pengajuan dari masing-masing pihak memiliki pertimbangan yang dinilai tepat.
"Sampai saaat ini pemerintah, KPU dan DPR belum ada kesepakatan tanggal dan bulan karena yang diajukan sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Sehingga perlu perlu pembahasan lagi," ungkapnya.
Meski KPU yang memiliki kewenangan untuk menetapkan jadwal pemilu namun tetap harus berkonsultasi dengan DPR.
"Karena ini terkait dengan kesepahaman dan soal anggaran. Kalau sepihak saja bagaimana dengan anggarannya apakah disetujui"
Dia menerangkan penetapan tanggal pemilu 2024 menjadi tanggungjawab anggota KPU baru yang saat ini masih dilakukan seleksi oleh tim seleksi. Sesuai jadwal tim seleksi pada awal Januari 2022 DPR akan melakukan fit and proper test terhadap tujuh calon anggota KPU.
"Kalau melihat tahapan sekarang yang melaksanakan KPU yang baru karena awal Januari fit and proper dan disitu akan menetapkan7 orang. Yang ditetapkan ini punya tanggungjawab menjalankan tupoksi KPU dan juga indikator anggaran 2022," tukasnya. (OL-6)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
LOGISTIK pemilu tahap pertama sudah tiba di 16 dari 22 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang.
KPU telah menyusun jadwal dan tahapan antara lain verifikasi pengurusan partai politik selama 30 hari dan durasi verfikasi faktual partai politik di provinsi kabupaten/kota selama 53 hari.
KPU perlu melakukan pembahasan internal untuk menindaklajuti hasil rapat bersama Mendagri, Bappilu dan DPR terkait pelaksanaan pemilu pada April atau Mei 2024.
Peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif M. Ihsan Maulana menjelaskan tahapan konkrit yang diatur dalam Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu akan terganggu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu memiliki perhitungan yang matang atas usulan agar hari pemungutan suara Pemilu 2024 diadakan 21 Februari 2024.
Beban kerja tidak hanya di KPU tapi juga partai politik dengan menghadapi kompetisi yang ketat waktunya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved