Selasa 19 Oktober 2021, 17:21 WIB

KPK: Korupsi Terkait Impor Bikin Masyarakat Bayar Lebih Mahal 

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK: Korupsi Terkait Impor Bikin Masyarakat Bayar Lebih Mahal 

Antara/M. Risyal Hidayat
Aktivitas ekspor-impor berupa bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, jakarta

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan korupsi berkaitan impor berdampak langsung ke masyarakat. Pasalnya, korupsi terkait impor menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi sehingga masyarakat harus membayar lebih mahal dari seharusnya. 

"Impor kalau kebanyakan salah, kedikitan salah, waktunya tidak tepat salah. Impor yang jatahnya dikasih ke orang lain padahal dia bukan importir dan mengenakan fee, ujungnya masyarakat menerima kemahalan harga atau kalau untuk industri menerima bahan baku yang terlalu mahal," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar Cegah Korupsi pada Impor Pangan Strategis dan Sektor Kesehatan yang digelar Stranas PK, Selasa (19/10). 

Pembenahan importasi pangan strategis dan alat kesehatan menjadi salah satu fokus Stranas Pencegahan Korupsi. Perbaikannya pada tata kelola serta integrasi data untuk meningkatkan transparansi dan akurasi. 

Pahala menyampaikan kasus korupsi terkait importasi cukup sering ditangani KPK dan biasanya melibatkan banyak pihak. Beberapa kasus antara lain impor daging sapi, bawang putih, dan gula. Ada juga modus jatah impor yang dipegang BUMN diperdagangkan ke swasta. 

KPK menilai korupsi di importasi bisa terjadi salah aatu faktornya lantaran data yang tidak sinkron, tidak akurat, dan tidak transparan. Polemik di publik terkait importasi, ujarnya, juga kerap terjadi lantaran data yang simpang siur. 

Baca juga : Penangkapan Bupati Kuantan Singingi Terkait Suap Izin Perkebunan

"Jadi dari kasus-kasus korupsi impor yang ada ini, kita pikir ini karena datanya tidak terintegrasi dan tidak terbuka," ujarnya. 

"Beras yang terakhir kita dengar wacana di masyarakat ribut-ribut impor 1 juta ton perlu atau tidak. Karena datanya tidak sinkron maka semua merasa perlu, sebagian merasa tidak perlu," imbuh Pahala. 

Karena itu, imbuhnya, Stranas PK membuat integrasi data importasi melalui Indonesia National Single Window (INSW). Sejauh ini, sudah ada delapan komoditas yang datanya terintegrasi. Perbaikan data pada INSW dirancang secara real time mulai dari produksi, stok, konsumsi, hingga kebutuhan serta realisasi impor. 

Capaian saat ini per September 2021, progres pada INSW 13,8% validitas data ketersediaan nasional sinkron dengan kebutuhan dan realisasi impor. Ke depan kegiatan importasi juga akan didorong satu pintu melalui INSW. 

"INSW kita perkuat. Tahun ini dan ke depan tiba saatnya pemanfaatan data untuk penetapan kebijakan ekspor maupun impor. Sementara delapan komoditas yang ada di sini bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam, alkes, vaksin," ujarnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Mensesneg: Pos Wakil Menteri Tidak Wajib Diisi

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 01 Desember 2021, 22:22 WIB
Pratikno juga menjelaskan, dalam Perpres Kelembagaan, presiden memang menetapkan sejumlah posisi wakil menteri. Namun, bukan berarti posisi...
MI.Adami Dwi

Jaga Ketertiban Umum dengan Implementasikan UU Ormas

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 01 Desember 2021, 21:43 WIB
Dalam pasal tersebut ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan,...
Ilustrasi

Kemendagri : Penentuan Jadwal Pemilu 2024 tak Perlu Tergesa-Gesa, Tunggu Komisioner Baru KPU Terpilih 

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 01 Desember 2021, 20:56 WIB
"Pemilu masih lama dan masih cukup waktu. Sekarang juga sedang berlangsung seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu RI...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya