Kamis 07 Oktober 2021, 15:09 WIB

Mahfud ungkap Hakim dan Mafia Tanah Kerap Berkolaborasi

Sri Utami | Politik dan Hukum
Mahfud ungkap Hakim dan Mafia Tanah Kerap Berkolaborasi

DOk.MI
Menkopolhukam Mahfud MD

 

PUTUSAN pengadilan atas kasus sengketa tanah sering menimbulkan ketidakadilan dengan vonis yang tidak bisa dieksekusi. Hal ini menurut Menkpolhukam Mahfud MD merupakan permainan mafia tanah yang luar biasa.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya secara daring dalam Seminar Nasional Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan, Kamis (7/10). Mahfud mengungkapkan terhubungnya mafia tanah dan mafia peradilan yang selama ini tumbuh subur.

Dalam konteks pengadaan tanah kendala yang muncul tidak sedikit hal ini disebabkan aspek pertanahan tidak diintegrasikan dengan baik untuk mendukung implementasi rencana strategis pemerintah dalam pembangunan.

Pemerintah saat ini dikritisi oleh beberapa pemerhati pertanahan karena tidak memperbaiki regulasi yang menjadi penyebab timbulnya permaslahan pertanahan dengan merebaknya sengketa agraria.

“Mafia tanah bekerja sama dengan mafia peradilan kenyatan ini sangat logis mengacu pada definisi mafia tanah sebagai kolaborasi oknum pejabat yang memiliki kewenangan dan pihak lain dengan itikad jahat melalui cara melawan hukum. Mafia peradilan itu bagian dari mafia pertanahan,” cetusnya.

Baca juga: Penjelasan Dukcapil soal NPWP Digantikan NIK

Saat ini praktik mafia tanah sudah menggurita dan mengakibatkan berbagai pihak mulai dari hulu ke hilir termasuk oknum lembaga peradilan seperti panitera termasuk hakim terlibat dengan memiliki tangan sendiri dan menempatkan diri sebagai tangan hakim untuk dapat melakukan kecurangan.

“Jadi ada tangan sendiri yang nantinya kalau mau ketemu hakim. Ditemukan juga pola untuk memprofokasi masyarakat atau mengokupasi tanah kosong atau sedang menghilangkan patok tanah sehingga menyebabkan terjadi sengketa. Bahkan kerap menggunakan jasa preman untuk menguasai tanah dengan cara memagar mau pun mengatur satu bangunan. Korporasi dan perorangan menggunakan preman,” tegasnya.

Untuk itulah sudah saatnya diberantas salah satunya dengan mengedepankan fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap hakim bersama Mahkamah Agung dan memastikan lembaga peradilan bisa berfungsi secara optimal dengan melakukan pengawasan terhadap proses pemeriksaan perkara.

“Supaya tidak ada mafia di sana, agar tranparan serta tidak ditunggagni mafia tanah dan peradilan. KY dan MA dan aparat penegak hukum dapat menyusun peta jalan petunjuk pencegahan dan pemberatasan mafia hukum, tanah dan peradilan terutama terkait dengan kasus pertanahan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional . Jangan ada pembelokan kasus sudah ada vonis terus ada yang menggugat lagi pakai nama lain.” (OL-4)

Baca Juga

Medcom

Transaksi Suap Hakim Itong Dilakukan di Tempat Parkir PN Surabaya

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Jumat 21 Januari 2022, 00:55 WIB
Nawawi mengatakan penyerahan uang itu terjadi Rabu (19/1) sekitar pukul 13.30...
Antara

Hakim Itong Dijanjikan Fulus Rp1,3 M untuk Bubarkan PT SGP

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Jumat 21 Januari 2022, 00:43 WIB
KPK menyita uang Rp140 juta sebagai barang bukti dari pemufakatan jahat...
Medcom

Hakim Itong Isnaeni Marah Saat Diumumkan Sebagai Tersangka Suap

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 20 Januari 2022, 23:56 WIB
"Saya tidak pernah menjanjikan apapun, ini omong kosong!" cetus...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya