Selasa 28 September 2021, 21:35 WIB

RUU TPKS Tunggu Masukan Fraksi-Fraksi

Sri Utami | Politik dan Hukum
RUU TPKS Tunggu Masukan Fraksi-Fraksi

MI/SUSANTO
Wakil Ketua Badan Lesgislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya

 

BADAN Legislasi (Baleg) DPR masih menunggu berbagai masukan dari fraksi di DPR dan pihak lain terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). RUU tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini yang kemudian segera diimplementasikan. 

"Insya Allah tahun ini juga rampung. Sekarang kami masih menunggu masukan dari fraksi-fraksi dan lainnya. Yang pasti kami sangat terbuka untuk mendengarkan pendapat dan masukan," jelas Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya, Selasa (28/9). 

Perjalanan RUU TPKS, menurut Willy, masih panjang dan terbuka untuk perubahan. Berbagai perdebatan terkait isi RUU TPKS saat ini bisa mengubah substansi. "Tetap prinsipnya kami terbuka," ucapnya.

Willy menjelaskan, RUU TPKS berupaya menciptakan regulasi yang berpihak pada hak-hak korban pelecehan seksual. Di sisi lain, ada masalah sosiologi. 

Regulasi yang mengatur tentang perlindungan korban kekerasan seksual yang dituangkan dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), tidak cukup hanya sebatas aturan, harus ada literasi dan narasi yang digaungkan sebagai edukasi yang tidak terbatas kepada masyarakat.  Sejak awal narasi yang ada di masyarakat kontroversial sehingga dalam pembahasan RUU tersebut dibutuhkan kejelian yang berpihak pada korban. 

"Perjuangan melahirkan RUU TPKS ini penting dan mendesak. Alasannya menjadi tanggung jawab kita bukan sekadar menjadikan UU," jelas Willy.

Anggota Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan tidak semua masalah hanya bisa diselesaikan melalui pendekatan undang-undang. Landasan berupa literasi dan narasi mesti pula dibangun. NasDem, sambung dia, memiliki tanggungjawab yang besar untuk membawa keadilan yang dituangkan dalam RUU TPKS. (P-2)

Baca Juga

Antara

KSP Pastikan Penyaluran Dana Otsus Papua Semakin Baik

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 18 Oktober 2021, 15:11 WIB
Apalagi, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU Nomor 2 Tahun 2021, yang di dalamnya mengatur pembentukan lembaga khusus bernama...
DOK.MI

AHY Dinilai tidak Punya Sejarah Perjuangan di Partai Demokrat

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 14:55 WIB
Jhoni menyebut SBY selalu mengajak agar kita semua harus menjadi Demokrat sejati. Namun, kata dia, fakta justru menunjukkan...
MI/Moh Irfan

NasDem Terus Galakkan Vaksinasi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 18 Oktober 2021, 13:12 WIB
Vaksinasi yang terus digencarkan dapat mempercepatkan terbentuknya kekebalan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya