SALAH satu pendiri Partai Demokrat HM Darmizal MS menyayangkan komentar aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Nicho Silalahi yang menduga Presiden Joko Widodo adalah pihak dibalik Moeldoko dalam kemelut partai berlambang Mercy itu.
“Nicho Silalahi berkomentar tanpa mengetahui duduk perkaranya. Ini sangat berbahaya jika seorang berkomentar untuk konsumsi publik tanpa dilandasai pengetahuan, literatur dan pengalaman yang cukup. Apalagi jika komentarnya mendeskreditkan seorang Presiden," kata Darmizal kepada dalam siaran persnya, Selasa (14/9)
Diungkapkan Darmizal bahwa dinamika, perbedaan atau sering disebutkan sebagai dualisme kepengurusan pada partai Demokrat adalah murni gerakan suara hati pendiri, kader senior dan tokoh Demokrat yang ingin mengembalikan partai pada nilai-nilai luhur saat pembentukan.
Para pendiri tersebut, lanjutnya, tidak ingin partai Demokrat melupakan sejarah dan mengubah sejarah untuk kepentingan kelompok atau segelintir orang dari keluarga tertentu.
“Pasca KLB Sibolangit yang berlangsung sukses dan khitmad, bagi kami tidak ada lagi dualisme kerena KLB telah membatalkan AD/ART produk luar kongres partai Demokrat versi SBY pada Maret 2020 dan mendemisionerkan kepengurusan AHY. Yaitu dengan mengembalikan partai Demokrat kepada nilai-nilai yang ditanamkan oleh pendiri, sudah tidak ada lagi partai Demokrat yang diketuai AHY," ungkapnya.
Menurut salahsatu inisiator KLB partai Demokrat ini, KLB ditujukan untuk mengejawantahkan semangat dan niat tulus pendiri dan kader senior. Terpilihnya Moeldoko pada KLB Sibolangit dengan perolehan suara terbanyak dan demokratis, adalah tahapan awal untuk mengembalikan nilai-nilai luhur tersebut di dalam Partai Demokrat. Tidak ada alasan lain, seperti yang dituduhkan Nicho Silalahi.
Darmizal memastikan, dalam dinamika yang terjadi di internal partai Demokrat, tidak ada pengaruh atau intervensi dari Presiden Joko Widodo. Buktinya, permohonan kami untuk dapat pengesahan hasil KLB ditolak Menkumham pada 31 Maret 2021, sehingga perjuangan kami teruskan di PTUN.
"Kami ingin kemenangan yang indah dilandasi penegakan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat dalam sistem demokrasi di negara Indonesia tercinta.
Yang disampaikan saudara Nicho Silalahi, sungguh logika sesat dan menyesatkan. Jika hanya karena Moeldoko menjadi Kepala Staff Presiden maka sesuatu yang dilakukan oleh Moeldoko dalam kapasitas sebagai pribadi adalah pengaruh Presiden," tukasnya.
Politisi senior alumni UGM ini menyebut, Moeldoko menjadi Ketua umum partai Demokrat adalah hak warga negara, yang dilakukan dalam kapasitas sebagai pribadi.
"Apa yang disampaikan oleh Nicho Silalahi adalah kesesatan berpikir yang seharusnya tidak perlu terjadi," pungkas Darmizal.
Sebelumnya, Nicho Silalahi menduga, segala tindak tanduk yang dilakukan Moeldoko merupakan perintah Presiden Jokowi.
"Semangkin jelas segala tindakan yang dilakukan oleh Moeldoko patut kita duga atas perintah langsung Presiden," cuit Nicho, di akun @Nicho_Silalahi pada Sabtu (11/9)
Dia pun mengimbau agar partai Demokrat melawan langsung Presiden. Pasalnya menurutnya, apa yang dilakukan oleh Moeldoko merupakan urusan pribadinya.
"Kalau Demokrat mau melawan maka jelas lawan saja langsung Presiden. Logikanya apa yang dilakukan oleh Moeldoko, maka itu tidak bisa dipisahkan urusan pribadi saja," tegasnya. (OL-13)
Baca Juga: Puan: DPR Perjuangkan Dana Pensiun Atlet Lewat RUU SKN
