Pengalaman Pilkada 2020 Jadi Kunci Sukses Pemilu 2024

DIREKTUR Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Syarmadani mengajak seluruh pihak untuk menatap Pemilu Serentak 2024 secara optimis.

Ia meyakini pesta demokrasi akbar bisa terselenggara dengan baik sekalipun pandemi masih berlangsung ketika momen itu tiba.

"Kita harus berangkat pada posisi yang optimis. Ketetapan waktu ini sudah diamanatkan konstitusi. Ini harus berlangsung agar pemerintahan terus berjalan," ujar Syarmadani dalam diskusi daring bertajuk Langkah Kesiapan dan Antisipasi Penyelenggara Pemilu Menghadapi Pemilu 2024, Kamis (9/9).

Baca juga: Anies: Tak Ada Toleransi Bagi Pelanggaran PPKM

Keyakinan yang ia sampaikan bukan tanpa alasan. Indonesia, menurutnya, terbukti mampu menggelar Pilkada Serentak 2020 dengan lancar dan demokratis.

"Sebelum pilkada, banyak pihak yang pesimistis. Tapi kita buktikan kita bisa lewati dengan baik. Tidak ada klaster atau penambahan kasis covid-19 signifikan pada daerah-daerah yang menggelar pilkada," jelasnya.

Ia melihat pelaksanaan pilkada justru memperkuat penerapan protokol kesehatan.

Partai-partai politik dan para kontestan mengambil kesempatan. Mereka mengampanyekan diri dengan membagi-bagikan masker, hand sanitizer sekaligus mengajak masyarakat menjalankan protokol kesehatan ketat.

"Kita akui pada masa awal pendaftaran terjadi kerumunan. Namun setelah itu terjadi, pemerintah, penyelenggara dan peserta melakukan komunikasi intens. Peserta diminta tidak lagi membuat kerumunan. Parpol diminta menginstruksikan kader untuk tidak melanggar protokol kesehatan. Akhirnya semua justru menjadi lebih baik," ucap Syarmadani.

Berkaca dari pengalaman itu, tidak semestinya ada pihak yang khawatir atau membuka opsi menunda penyelenggaraan pemilu 2024.

"Tentu kita tidak akan terlena dengan keberhasilan 2020. Kita harus mepersiapkan sistem yang jauh lebih baik lagi. Semua aktor harus terlibat. Penyelenggara, pemerintah, kontestan, dan masyarakat harus memainkan peran masing-masing agar pemilu kembali berjalan denan baik," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjabarkan data terkait pelanggaran yang terjadi pada Pilpres 2019 dan Pilkada 2020.

Pada pemilihan presiden sebelum pandemi, terjadi sekitar 900 pelanggaran. Sementara, pada pilkada serentak saat pandemi, jumlah pelanggaran naik berkali-kali lipat menjadi 3.400.

Sebagian besar pelanggaran yang terjadi adalah terkait pengabaian terhadap protokol kesehatan.

Salah satu contoh, kampanye tatap muka hanya diizinkan dengan jumlah peserta maksimal 50 orang. Namun, kenyataannya, ketentuan tersebut sering kali dilanggar.

"Artinya, tren kampanye itu masih dengan gaya-gaya konvensional. Ini yang harus kita jadikan pengalaman dan pelajaran. Harapan kita, harus ada adaptasi metode kampanye. Pengaturan kampanye yang dibolehkan itu apa dan bagaimana," paparnya.

Adapun, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta KPU menyiapkan terobosan pelaksanaan pemilu yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia.

Pendaftaran parpol, verifikasi, penetapan peserta pemilu, penetapan daftar pemilih, hingga penghitungan suara hasil pemilu semestinya bisa dilakukan dengan mengedepankan kecanggihan teknologi.

Namun, untuk bisa menerapkan itu, diperlukan payung hukum untuk menghindari gugatan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu. (Pra/A-3)