Penanggulangan Pandemi Harus Berjalan Semakin Optimal

PERTEMUAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para petinggi partai politik pendukung pemerintah harus menjadi motivasi tambahan bagi para menteri untuk bekerja lebih giat dalam menangani pandemi covid-19. Bukan tidak mungkin pertemuan tersebut juga membahas masalah kocok ulang pembantu presiden yang kurang sigap dalam persoalan korona yang hampir dua tahun melanda Indonesia. 

Direktur Lembaga Arus Survei Indonesia Ali Rifan mengatakan, bukan tanpa alasan Jokowi ingin melakukan perombakan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Apalagi, Jokowi pernah mengindikasikan bakal mengevaluasi para menterinya per enam bulan sekali.

Baca juga: DPR: Lili Lakukan Pelanggaran Serius, Sanksinya yang Tidak Serius

Terakhir kali reshuffle terjadi pada 28 April 2021 lalu atau empat bulan silam. Isu perombakan semakin kencang lantaran pertemuan dengan para pemimpin partai politik itu juga dihadiri oleh PAN yang sebelumnya berada di luar gerbong partai pendukung pemerintah. 

"Selain membahas mengenai situasi pandemi covid-19 di Indonesia, saya meyakini ada obrolan terkait reshuffle," ujar Ali Rifan melalui sambungan telepon, Selasa (31/8/2021).

Dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021) lalu, sejumlah petinggi partai menyebutkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah berada di jalur yang benar dalam menghadapi covid-19. Namun demikian, kata Rifan, beberapa kementerian tetap harus membuat langkah-langkah antisipatif dari dampak pandemi sehingga penanggulangan pandemi menjadi lebih optimal. 

"Penyakit bukan hanya jadi urusan Kementerian Kesehatan. Seluruh kementerian juga terkait dengan urusan ini," ujar dia.

Di tempat terpisah, Tim Ahli Wakil Presiden Noor Marzuki membenarkan bahwa urusan penanggulangan pandemi covid-19 menjadi kewajiban seluruh pembantu presiden. Menurut dia, Presiden Jokowi tengah berusaha memulihkan perekonomian nasional akibat dampak pandemi saat ini sehingga seluruh lembaga dan kementerian harus bekerja lebih maksimal lagi. 

"Saya setuju, sekalipun kementerian/lembaga itu tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan, harus aktif terlibat. Saya pernah bekerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), jadi saya tahu persis potensinya dapat berkontribusi untuk perekonomian negara," ujar Mantan Sekretaris Jenderal BPN itu. (RO/A-3)