Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta core values dan employer branding yang diluncurkan Presiden Joko Widodo untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai-pegawai pemerintah termasuk badan usaha milik negara (BUMN), menjadi era baru pelayanan publik. ASN harus jadi bagian terdepan dari solusi.
“Pelayanan terbaik adalah bentuk paling nyata dari kehadiran negara terutama di situasi pandemi yang masih kita hadapi bersama saat ini. ASN harus proaktif dan jadi bagian terdepan dari solusi, terutama di tengah situasi pandemi ini,” kata Puan di Jakarta, Rabu (28/7/2021).
Presiden meluncurkan core values Ber-AKHLAK dan employer branding Bangga Melayani Bangsa pada Selasa (27/7). Ber-AKHLAK adalah kependekan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
“Bila semua elemen nilai-nilai itu benar-benar dijalankan, persoalan rakyat akan tertangani dengan lebih cepat dan lebih baik,” tambah Puan.
Mantan Menko PMK ini mengakui tidak mudah membangun ASN dan pegawai pemerintah yang memiliki jiwa melayani.
“Tapi itu harus terus didobrak. Biarpun perlahan tapi harus terus dilakukan dan diupayakan,” kata alumnus Universitas Indonesia ini.
Perubahan yang dilakukan bisa dimulai dari hal sederhana. Sambutan yang ramah dan layanan yang memudahkan, menurut Puan sudah merupakan langkah awal.
“Jangan mempersulit yang bisa dipermudah, termasuk soal layanan birokrasi,” ujar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini.
Puan mendukung pula seruan Presiden untuk para ASN terus berupaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi.
“Pelayanan yang baik harus dimulai dari pemahaman dan kemampuan yang baik dari yang memberikan layanan. Pelayanan harus pula kreatif dan mengedepankan antisipasi, pencegahan. Itu semua hanya bisa dilakukan saat ASN berinteraksi langsung dengan masyarakat, melihat persoalan di lapangan, dan berupaya menjadi bagian dari solusi,” kata Puan.
Soal kolaborasi, Puan berpendapat, penanganan Covid-19 adalah momentum untuk menjalin dan mewujudkannya. Tidak hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kolaborasi juga harus dapat dilakukan ASN dengan kalangan masyarakat sipil, pengusaha, dan pegiat-pegiat di lapangan.
“Apapun yang paling optimal menjadi solusi dan yang memudahkan rakyat, lakukanlah dengan akuntabel, dikerjakan oleh orang-orang kompeten, dan berkolaborasilah,” tegas Puan.
Di antara sesama ASN dan dengan masyarakat luas, ujar Puan, harmonisasi juga harus menjadi hal yang diupayakan bersama. Perbedaan pendapat harus mendapatkan titik tengah dan solusi yang pada akhirnya berorientasi pada pelayanan publik.
“ASN adalah wajah pemerintah di pelayanan masyarakat. Jadilah wajah yang solutif, ramah, dan memberi kemudahan dalam pelayanan,” kata Puan.
Puan mengingatkan pula, pemerintah harus memastikan dukungan sarana, prasarana, dan juga regulasi untuk mewujudkan pelayanan optimal ASN.
“Ini termasuk standar pelayanan, manajemen kinerja, penyederhanaan pelayanan birokrasi, serta peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik,” ujarnya. (RO/OL-09)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Penyelenggaraan forum konsultasi publik standar pelayanan adalah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik DKPP Klaten.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan mempermudah pelayanan publik
Peningkatan pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung merupakan wujud nyata implementasi kebijakan Kapolri untuk menjadikan Polri lebih dekat dengan masyarakat.
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved