PANDEMI covid-19 yang berlangsung di Tanah Air selama satu tahun lebih memang telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan, terutama perekonomian. Itu sebabnya semua anak bangsa diharapkan bergotong-royong membantu masyarakat dan memerangi covid-19.
Karena pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri menuntaskan masalah tersebut. Jika keadaan sudah normal kembali, bukan hanya pemerintah yang diuntungkan, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Direktur Eksekutif Indeks 98 Wahab Talaohu mengutarakan hal tersebut. Karena itu ia tidak setuju dengan tindakan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menuduh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko punya relasi dengan produsen obat Ivermectin, PT Harsen Laboratories.
Baca juga: Perangi Covid-19, FKM UI Susun Strategi PARC-19
“Saya pikir dalam kondisi seperti sekarang ini, kita harus bersatu padu, bukannya saling menjatuhkan, karena hal itu justru akan menyebabkan keresahan publik,” tegas Wahab Talaohu dalam keterangan persnya, Minggu, (25/7).
Ia mencontohakn soal Sofia Koswara yang disebut-sebut sebagai bagian dari PT Harsen Laboratories. "Faktanya dia tidak punya kontrol atas perusahaan karena tidak ada dalam akta perusahaan. Tapi ICW justru lebih percaya pada sumber yang salah karena tidak merujuk pada dokumen hukum. Harusnya merujuk pada sumber primer yaitu dokumen yang punya kekuatan dan keabsahan hukum seperti akta perusahaan," terang Wahab.
Wahab juga mengungkap kejanggalan lain dari tuduhan ICW yaitu terkait dengan hubungan kerja sama antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI yang di ketuai oleh Moeldoko dan PT Noorpay Perkasa untuk ekspor beras.
“Tuduhan ICW soal HKTI ekspor beras ini lebih ngawur lagi. Masa ICW tidak bisa membedakan antara organisasi bisnis dengan organisasi petani. HKTI didirikan sebagai wadah untuk membangun kemandirian dan kedaulatan petani Indonesia. Sehingga berbentuk perkumpulan yang bersifat sosial kemasyarakatan dengan substansi yang terdapat dalam AD/ART yaitu demi penguatan petani Indonesia dan tidak ada satu point pun yang menyatakan soal bisnis, jual-beli, atau bahkan ekspor beras,” katanya.
Wahab menduga ICW sudah masuk angin karena sengaja menebar keresahan di tengah ikhtiar nasional dalam penanggulangan covid 19. "Saya pikir lebih baik persoalan seperti tidak perlu diumbar, karena hanya akan membaut keresahan publik. Padahal masyarakat saat ini sangat membutuhkan berbagai bantuan," ujarnya. (RO/A-1)
