Bentengi Indonesia dari Pengaruh Informasi Negatif

INDONESIA terus menghadapi ancaman ketahanan yang sangat beragam termasuk berupa ideologi. Pancasila sebagai pati pemikiran para pendiri bangsa harus digali dan digunakan sebagai tembok pertahanannya.

Komjen (Purn) Nurfaizi Suwandi menyarankan pemerintah membangun sistem the great wall interception of Indonesia. Tembok yang membentengi Indonesia dari pengaruh informasi negatif dari luar maupun dalam.

Ancaman dari luar berupa informasi yang dapat menyulut isu SARA dan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian potensi negatif dari dalam berupa pemahaman yang menyebarkan intoleransi.

"Bentengnya kita harus mempunyai UU yang mengakomodir pencegahan atas tantangan kita ke depan. UU yang ada sekarang ini belum mengakomodirnya," ujarnya di sela-sela webinar bertajuk Pancasila dalam Tindakan: Membangun Ekosistem Keamanan Nasional Mewujudkan Indonesia Tangguh, Rabu (30/6)..

Ketersediaan regulasi, terang dia, nantinya harus didukung oleh sistem keamanan siber yang mumpuni dalam menangkal ancaman. Itu semua tidak akan sempurna ketika tidak dilengkapi dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh sendi kehidupan bangsa.

"Untuk itu maka setiap individu mulai dari keluarga, lingkungan, pekerjaan dan pendidikan harus membudayakan ajaran Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia."

Pendiri SETARA Institute Antonius Benny Susetyo menambahkan, ancaman bangsa sangat beragam. Bahkan, yang terkini berupa penyalahgunaan teknologi untuk penyebaran isu SARA dan kebencian, fakta, dan data untuk kepentingan politik sesaat

Menurut dia, seluruh lapisan masyarakat mesti menggali dan mengamalkan Pancasila. Pasalnya ideologi bangsa mengandung berbagai obat penawar berbagai ancaman. "Untuk pemantapan Pancasila membutuhkan televisi nasional yang berisi program pendidikan nilai-nilainya. Misalnya film, drama sinetron yang mengungkap nilai-nilai baik dalam keluarga," paparnya.

Rasa ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, musyawarah mufakat dan persatuan mesti tersebar secara luas di masyarakat. Soko guru itu harus diarusutamakan termasuk di media sosial dan massa. "Kita sudah banyak melihat kehancuran suatu bangsa hanya akibat manipulasi data kebenaran seperti di negara-negara Arab. Konflik berkepanjangan pun tak terelakkan. Maka kita harus waspada."

Masyarakat, kata dia, harus cermat dalam menerima informasi dan menyaringnya. Ketika terdapat kabar hoaks mesti menjadi pemutus, bukan penerus. "Masyarakat harus menjadi pemutus kata, bukan peng-iya informasi hoaks," tegasnya.

Selain itu, Benny juga mengatakan Indonesia membutuhkan regulasi yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi. "Itu seperti lewat revisi UU ITE dan lainnya," pungkasnya. (J-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : MEGAPOLITAN