Selasa 08 Juni 2021, 13:14 WIB

PSI Minta Kebijakan Diskriminatif Road Bike di Jakarta Dihentikan

Hilda Julaika | Politik dan Hukum
PSI Minta Kebijakan Diskriminatif Road Bike di Jakarta Dihentikan

MI/Andri Widiyanto.
Sejumlah pengguna sepeda road bike melintas di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (30/5).

 

PANTAI Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengakhiri kebijakan diskriminatif yang hanya mengkhususkan satu kendaraan jenis tertentu yakni road bike.

“Semua kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh melanggar prinsip keadilan. Jika ada kasih insentif buat pesepeda, harusnya ini berlaku untuk semua jenis sepeda, tidak hanya roadbike,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo.

Baca juga: Dipanggil Komnas HAM soal TWK, Pimpinan KPK Mempertanyakan

Anggara menyoroti sejumlah kebijakan untuk road bike yang dibuat Pemprov DKI dalam dua minggu terakhir. Setelah menjadikan Jalan Layang Non Tol (JLNT) sebagai jalur road bike, pagi ini Dinas Perhubungan melakukan uji coba penggunaan jalur kendaraan bermotor Jalan Sudirman-Thamrin untuk pesepeda road bike di luar jalur sepeda yang sudah ada.

“JLNT itu buat motor aja berbahaya, apalagi untuk sepeda. Lalu jalur khusus road bike itu tidak hanya diskriminatif tapi juga melanggar Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ),” tegasnya.

Berdasarkan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009, Pasal 122 Ayat 1 Poin c kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

Untuk itu Anggara tegas meminta Pemprov DKI tidak diskriminatif dan menghentikan seluruh kebijakan yang disebutnya sembrono terkait jalur Road Bike.

“Hentikan semua aturan yang nyeleneh, jangan-jangan ini sekedar pengalihan isu. Entah kenapa jalur road bike yang terus-terusan jadi sorotan padahal banyak isu yang lebih penting seperti kasus korupsi Tanah Munjul yang sedang diselidiki KPK dan PPDB 2021 yang semrawut sehingga diperpanjang,” ungkapnya. (OL-6)
 

Baca Juga

Pendam Cenderawasih

Kapolri: Waspadai Keamanan Jelang Natal dan Tahun Baru di Papua

👤Ant 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:58 WIB
"Mendekati akhir tahun, isu lokal meningkat eskalasinya. Peningkatan ini akan menimbulkan potensi gangguan keamanan,"...
Antara/Rivan Awal Lingga

Moeldoko Dengarkan Mahasiswa, Legislator : Jaga Marwah Demokrasi 

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:20 WIB
Menurut dia, penyikapan pemerintah terhadap masyarakat atau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan persuasi perlu...
MI/Susanto

KPK Eksekusi Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

👤Ant 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:09 WIB
Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengurangi hukuman Amril dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara ditambah denda Rp300...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya