Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PARTAI Demokrat mengaku hingga kini belum menentukan partner koalisi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan menegaskan hingga saat ini partainya belum memprioritaskan persiapan Pilpres 2024 termasuk penentuan koalisi.
"Kalau untuk 2024 saya pikir masih jauh ya, masih jauh jadi terlalu cepat kita melakukan pembentukan koalisi," ungkap Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/6).
Baca juga: Ingatkan Pejabat Daerah, KPK: Kalau Mau Cepat Kaya, Jadi Pengusaha
Dijelaskan oleh Syarief, Demokrat hingga saat ini terus menjalin komunikasi dengan partai lain. Namun, dirinya mengaku komunikasi tersebut tidak selalu berkaitan dengan Pilpres 2024.
"Tanpa pilpres juga komunikasi juga perlu untuk kita lakukan. Dari komunikasi kita bisa berinteraksi dan bisa bertukar pikiran tentang bagaimana bangsa ini. Saya pikir itu," ungkapnya.
Menurut Syarief, Demokrat masih memiliki waktu kurang lebih 2 tahun untuk melakukan persiapan yang matang menghadapi Pilpres 2024. Saat ini, Demokrat masih berfokus untuk menyelesaikan dampak pandemi covid-19.
"Demokrat sekarang ini hanya fokus bagaimana berkomunikasi dengan rakyat, menghargai suara rakyat, memenuhi harapan rakyat," paparnya.
Mengenai elektabilitas Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang terus meningkat, Syarief menyebut usulan-usulan menduetkan AHY dengan tokoh-tokoh lain seperti Ketua Umum PKB Cak Imin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kandidat capres dan cawapres merupakan usulan yang bagus. Semua usulan dikatakannya akan dipertimbangkan oleh Demokrat.
Saya pikir wajar aja kalau ada yang berpandangan demikian. Tapi bagi Demokrat kita terima kasih kalau nama AHY sudah disebut-sebut. Salah satu yang penting bagi kami, kami tetap konsolidasi dulu dengan rakyat dulu lah, rakyat dulu yang menjadi perhatian kita," paparnya. (OL-6)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved