Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto mengajak seluruh anak bangsa, khususnya para insan pengayoman, untuk dapat memaknai kembali esensi Hari Kelahiran Pancasila.
Menurut Andap, esensi tersebut harus dapat ditunjukkan dengan langkah dan implementasi secara nyata demi mewujudkan persatuan Indonesia.
“Tunjukkanlah bahwa kita adalah anak bangsa yang kuat, tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, serta mampu memanfaatkan kesulitan-kesulitan yang ada menjadi lompatan kemajuan,” kata Andap pada Peringatan Hari Lahir Pancasila, Selasa (1/6) pagi.
Baca juga: Masyarakat Diminta Naikkan Bendera di Hari Lahir Pancasila
Andap berharap seluruh komponen bangsa dapat selalu bersatu dan memperkokoh persatuan Indonesia, serta saling peduli dan selalu berbagi untuk sesama, demi kemajuan tanah air tercinta.
“Pada akhirnya, diharapkan kita dapat mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memenangkan masa depannya,” kata Andap. “Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021.”
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini bertemakan "Pancasila dalam Tindakan, Bersatu untuk Indonesia Tangguh". Tema tersebut dinilai relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, saat nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila mulai terhancurkan sedikit demi sedikit.
Refleksi terhadap Hari Lahir Pancasila akan menumbuhkan pembelajaran dan kearifan, sebagaimana yang telah diberikan oleh para pendiri bangsa (founding fathers).
Refleksi ini menjadi semakin penting tatkala masifnya budaya luar yang masuk ke Indonesia belakangan ini, yang menimbulkan kerentanan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. (RO/OL-1)
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved