PERNYATAAN Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebutkan urusan hak asasi manusia (HAM) dalam menyelesaikan konflik Papua bisa dibicarakan belakangan berpotensi menutup ruang dialog. Pernyataan Ketua MPR itu juga dianggap bisa membangkitkan glorifikasi cara kekerasan dalam menyelesaikan konflik.
"Hal ini justru menutup ruang diskusi yang penting dan cerdas disampaikan di tengah-tengah kecenderungan orang untuk mengglorifikasi cara kekerasan," kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri saat diskusi virtual bertajuk “Mengkaji Penyematan Label Teroris Kepada KKB Papua: Solusi atau Masalah”, Jumat (7/5).
Menurut Irine, seharusnya para elite politik di Jakarta tidak membuat pernyataan yang bisa menyakiti perasaan rakyat. "Kalau kita pikir di Papua masih jadi bagian dari Indonesia, mungkin secara diksi juga bisa dihitung, janganlah kita melukai perasaan rakyat," jelasnya.
Ia berharap para pembuat kebijakan memikirkan dampak pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Pasalnya, pendekatan ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sipil di wilayah itu.
"Mengurangi atau memitigasi kecenderungan collateral damage karena konflik yang berkepanjangan dan penggunaan senjata baik dari TNI/Polri dan juga OPM,” paparnya.
Pengamat Papua dari LIPI Cahyo Pamungkas menilai sebaiknya pemerintah kembali memikirkan opsi dialog dalam menyelesaikan konflik Papua. Pasalnya, dirinya melihat adanya kecenderungan rezim saat ini lebih memilih pendekatan keamanan untuk mengakhiri konflik.
Pada kesempatan itu Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara berharap pemerintah dapat membuka ruang pintu dialog seluas-luasnya dalam menyikapi eskalasi kekerasan di provinsi paling timur di Indonesia itu. Apabila hal tersebut tidak diterapkan maka eskalasi kekerasan di Papua akan terus berlanjut dan tidak akan pernah selesai. “Kita mendorong pemerintah membuka dialog sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan Papua," katanya.
Menurut Beka, Komnas HAM memang sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua. Di antaranya, memastikan agar proses penegakkan hukum juga berjalan secara fair dan transparan, kepada semua pihak yang diduga bermasalah.
"Kemudian juga harus menjalankan mekanisme dalam UU Otonomi Khusus untuk menyelesaikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu perlu dibangun kebijakan dan mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM (berat), trauma, relasi sosial, ekonomi, dan lain-lain," paparnya. (OL-15)
