Jumat 07 Mei 2021, 19:43 WIB

Jangan Tutup Ruang Dialog Untuk Akhiri Konflik Papua

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Jangan Tutup Ruang Dialog Untuk Akhiri Konflik Papua

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Aparat kepolisian dan TNI melakukan patroli keamanan di Papua.

 

PERNYATAAN Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebutkan urusan hak asasi manusia (HAM) dalam menyelesaikan konflik Papua bisa dibicarakan belakangan berpotensi menutup ruang dialog. Pernyataan Ketua MPR itu juga dianggap bisa membangkitkan glorifikasi cara kekerasan dalam menyelesaikan konflik.

"Hal ini justru menutup ruang diskusi yang penting dan cerdas disampaikan di tengah-tengah kecenderungan orang untuk mengglorifikasi cara kekerasan," kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri saat diskusi virtual bertajuk “Mengkaji Penyematan Label Teroris Kepada KKB Papua: Solusi atau Masalah”, Jumat (7/5).

Menurut Irine, seharusnya para elite politik di Jakarta tidak membuat pernyataan yang bisa menyakiti perasaan rakyat. "Kalau kita pikir di Papua masih jadi bagian dari Indonesia, mungkin secara diksi juga bisa dihitung, janganlah kita melukai perasaan rakyat," jelasnya.

Ia berharap para pembuat kebijakan memikirkan dampak pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Pasalnya, pendekatan ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sipil di wilayah itu.

"Mengurangi atau memitigasi kecenderungan collateral damage karena konflik yang berkepanjangan dan penggunaan senjata baik dari TNI/Polri dan juga OPM,” paparnya.

Pengamat Papua dari LIPI Cahyo Pamungkas menilai sebaiknya pemerintah kembali memikirkan opsi dialog dalam menyelesaikan konflik Papua. Pasalnya, dirinya melihat adanya kecenderungan rezim saat ini lebih memilih pendekatan keamanan untuk mengakhiri konflik.

Pada kesempatan itu Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara berharap pemerintah dapat membuka ruang pintu dialog seluas-luasnya dalam menyikapi eskalasi kekerasan di provinsi paling timur di Indonesia itu. Apabila hal tersebut tidak diterapkan maka eskalasi kekerasan di Papua akan terus berlanjut dan tidak akan pernah selesai. “Kita mendorong pemerintah membuka dialog sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan Papua," katanya.

Menurut Beka, Komnas HAM memang sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua. Di antaranya, memastikan agar proses penegakkan hukum juga berjalan secara fair dan transparan, kepada semua pihak yang diduga bermasalah.

"Kemudian juga harus menjalankan mekanisme dalam UU Otonomi Khusus untuk menyelesaikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu perlu dibangun kebijakan dan mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM (berat), trauma, relasi sosial, ekonomi, dan lain-lain," paparnya. (OL-15)

 

Baca Juga

Antara

Kejaksaan akan Telusuri Paspor Palsu Adelis Lin

👤Putra Ananda 🕔Minggu 20 Juni 2021, 14:50 WIB
Adelin kabur ke Singapura selama 14 tahun dengan menggunakan identitas palsu bernama Hendro...
Ilustrasi

Puskapol UI: NasDem Harus Bentuk Koalisi Sebelum Berkonvensi

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 20 Juni 2021, 13:59 WIB
Hampir dapat dipastikan, parpol yang dipimpin Surya Paloh itu harus berkoalisi dengan partai lain dalam kontestasi pemilihan...
ANTARA/Reno Esnir

Ini Alasan Munculnya Pertanyaan Pancasila atau Al Quran di TWK

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 20 Juni 2021, 12:29 WIB
Para asesor akan melihat respons dari peserta tes wawasan kebangsaan yang ditanyakan perihal memilih Pancasila atau Al...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Perlindungan Ganda terhadap Virus Korona dan Flu

DALAM perlombaan vaksin, perusahaan AS Novavax terlambat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya