Kamis 06 Mei 2021, 21:15 WIB

Pemerintah Harus Buka Informasi Pembahasan Revisi KUHP

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pemerintah Harus Buka Informasi Pembahasan Revisi KUHP

ANTARA
Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menggelar aksi menolak pengesahan revisi KUHP, di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9/2019).

 

ALIANSI Nasional Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) meminta penjelasan rinci sebelum payung besar hukum pidana itu dibahas di DPR. Pemerintah juga mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang partisipatif selama pembahasannya.

'Pemerintah juga seharusnya bisa memaparkan kepada publik terlebih dahulu dinamika pembahasan Rancangan KUHP di sisi pemerintah yang memuat perubahan subtansial RKUHP. Setiap perubahan tersebut perlu dipertanggungjawabkan kepada publik,' demikian tertulis dalam keterangan resmi dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang diterima Media Indonesia, Kamis (6/5).

Aliansi terdiri atas ICJR, ELSAM, AJI, LBH Pers, Imparsial, KontraS, ICW, HuMA, PBHI, LeIP, LBH Jakarta, PKBI, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, YLBHI, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, MaPPI FHUI, CDS, ILR, ICEL, Rumah Cemara, WALHI, Jatam, YPHA, Ecpat Indonesia, ILRC, Epistema Institute, Yayasan Kesehatan Perempuan, Aliansi Satu Visi, PKNI, PUSKAPA UI, AMAN Indonesia, AMAN Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, OPSI, Pusat Kajian Gender dan Seks UI, Institut Perempuan, Lintas Feminis Jakarta, Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia, Pusham UII, OHANA, SEHATI Sukoharjo, Green Peace Indonesia, SAFEnet, IJRS, HWDI, Pamflet dan Remisi.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyelenggarakan dialog masyarakat dengan tujuan untuk mendiskusikan kepada publik masalah Rancangan KUHP pasca-September 2019 untuk mendorong keterbukaan pemerintah. Tujuannya agar perkembangan RKUHP dapat diketahui masyarakat luas demi perubahan RKUHP yang demokratis.

Dialog masyarakat tersebut membahas berbagai tema yang meliputi partisipasi publik dan kritik keterbukaan proses perkembangan pembahasan RKUHP, dampak RKUHP terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya, hukum yang hidup dalam masyarakat, perlindungan masyarakat adat dan potensi aturan diskriminasi, dampak RKUHP terhadap program pembangunan perkelanjutan pemerintah, RKUHP dan ancaman pada semokrasi, serta RKUHP dan proyeksi penyelesaian masalah overcrowding lapas.

Intinya, tujuan pembaruan hukum pidana lewat RKUHP tidak dapat didasarkan sebatas pada semangat untuk mengganti hukum warisan penjajah. Jika pemerintah dan DPR benar-benar berkomitmen untuk mereformasi hukum pidana dan mendukung pembangunan nasional, pemerintah dan DPR harus secara saksama menghadirkan kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy) dan melibatkan para pihak yang akan terdampak oleh RKUHP.

Atas dasar hal tersebut, Aliansi Nasional Reformasi RKUHP meminta pemerintah dan DPR selaku perumus RKUHP untuk segera membuka draf RKUHP terbaru agar dapat diakses oleh masyarakat luas. (P-2)

Baca Juga

MI/Humas Polres Malang

Polisi Diminta Tegas Tindak Truk ODOL

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Rabu 23 Juni 2021, 12:59 WIB
Djoko menyebut truk ODOL kerap menjadi biang kecelakaan di sejumlah jalan layang. Salah satunya jalan layang Kretek, Jawa...
ANTARA/Hafidz Mubarak A

Eksekusi Denda dan Uang Pengganti Adelin Lis Ditangani Kejari Medan

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 23 Juni 2021, 12:54 WIB
Adelin, saat ini, masih mendekam di rumah tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung dan menjalani protokol karantina kesehatan selama...
Ilustrasi

Kasus Covid-19 Naik Tajam, Berikut Saran NasDem

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 23 Juni 2021, 12:33 WIB
Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu menilai, kebijakan dibukanya tempat hiburan atau wisata bertolak belakang dengan upaya menekan penyebaran...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kereta Api Makassar-Parepare Membangun Ekonomi dan Peradaban

Belanda pernah membuat jalur kereta api Makassar-Takalar, namun sejak Jepang berkuasa jalur itu dibongkar. Dan baru era sekarang, Sulawesi Selatan kembali memiliki jalur  kereta api

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya