DPR RI Meminta Aksi Saling Dukung Vaksin Dihentikan

ANGGOTA Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai aksi dukung mendukung dalam polemik vaksin nusantara dinilai tidak tepat. Apalagi pihak yang mendukung tidak semua memiliki berlatar belakang akademik kesehatan dan hanya mendapatkan informasi dari media massa. 

"Ini bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan. Semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," ujarnya. 

Terkait adanya perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin nusantara dengan pihak BPOM sebaiknya diselesaikan dengan mediasi. Mediasi tersebut diperlukan agar  peneliti dan BPOM bisa mengurai persoalan yang ada. Dengan demikuan tidak ada yang merasa ditinggalkan.

"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di Komisi IX DPR RI, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," terangnya, Senin (19/4).

Dalam keterangan tertulisnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia. Menurut Perpres 99/2020, Menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin.

"Tentu termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin nusantara atau vaksin merah putih,"ujar Saleh.

Di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru, termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin dalam negeri dapat bermunculan.

"Setiap penelitian yang dilakukan harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama," tukasnya. (Sru/OL-09).