Kamis 08 April 2021, 18:41 WIB

Keluarga Cendana tidak Pernah Setor Pendapatan TMII ke Negara

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Keluarga Cendana tidak Pernah Setor Pendapatan TMII ke Negara

Antara
Pekerja memasang plang bertuliskan TMII dalam penguasaan dan pengelolaan Kemensetneg.

 

YAYASAN Harapan Kita, badan hukum milik Keluarga Cendana, disebut tidak pernah menyetor pendapatan ke negara selama mengelola kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama. "Benar. Mereka tidak pernah menyetorkan pendapatan kepada kas negara," ujar Setya kepada wartawan, Kamis (8/4).

Baca juga: Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah Bagian Penyelematan Aset

Persoalan itu kemudian mendorong pemerintah untuk mengambil alih kawasan wisata bertema budaya dari tangan Yayasan Harapan Kita. Pemerintah berencana melakukan optimalisasi aset. Sehingga, TMII bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan masyarakat.

"Yang penting, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat segala kalangan, sebagaimana disampaikan Mensesneg kemarin," imbuh Setya.

Adapun setoran kepada negara yang dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan upaya pengambilalihan mengacu pada rekomendasi beberapa pihak.

Baca juga: Ambil Alih TMII, Pemerintah Tetapkan Masa Transisi Tiga Bulan

Seperti, Badan Pemeriksa Keuangan, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya UI dan tim legal audit UGM. Mereka berpandangan bahwa TMII dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara, jika dikembalikan kepada pemerintah.

"Tujuan utamanya adalah TMII bisa dikelola dengan lebih baik. Sehingga, memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat dan negara. Terutama sekali dalam kontribusi keuangan," jelas Pratikno.(OL-11)
 

 

 

 

Baca Juga

ANTARA/PRASETIA FAUZANI

DPR akan Dukung Kebijakan untuk Mendapatkan Vaksin

👤Budi Ernanto 🕔Senin 12 April 2021, 05:35 WIB
Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan...
MI/Ramdani

Terkait Aksi Pencurian, DPR Minta KPK Evaluasi Sistem Pengawasan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 11 April 2021, 20:33 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengevaluasi sistem pengawasan...
Ist

Anggota DPD RI Sesalkan Tindakan Komisaris Pelni Terhadap Ulama

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 11 April 2021, 19:49 WIB
Pembatalan tersebut, menurut Abdul Rachman Thaha, tampaknya lebih merefleksikan ketakutan tak berdasar yang bertemu dengan hasratnya...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya