Rabu 07 April 2021, 07:06 WIB

KPK Buru Pembantu Pelarian Samin Tan

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Buru Pembantu Pelarian Samin Tan

ANTARA/Reno Esnir
Tersangka pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Samin Tan

 

TINDAK lanjut pencarian Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (PT BORN) Samin Tan tidak berhenti pada penangkapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini, mencari orang yang membantu Samin bersembunyi selama buron.

"Nanti akan kita kembangkan, kenapa sampai dia lari dan bagaimana dia larinya," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/4).

Karyoto mengatakan membantu pelarian buronan merupakan pelanggaran hukum. Tindakan itu sama dengan merintangi penyidikan kasus yang sedang diusut oleh instansi penegak hukum.

Baca juga: KPK Dalami Peran Jonan dan Mekeng Kasus Suap PKP2B

Karyoto menegaskan bakal menindak siapa pun yang berani membantu Samin saat buron. Semua orang bakal ditindak jika terbukti merintangi penyidikan dalam kasus ini.

"Karena seperti kasus Nurhadi kan ada pihak yang telah kita tetapkan dengan Pasal 21 (tentang perintangan penyidikan)," tegas Karyoto.

KPK menangkap Samin pada Senin (5/4). Samin diduga menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Tujuan pemberian suap itu agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi PT BORN.

Eni menyanggupi permintaan Samin. Eni, selaku anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR RI, bahkan menggunakan forum rapat dengar pendapat untuk memengaruhi pihak Kementerian ESDM.

Eni juga diduga meminta sejumlah uang kepada Samin untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung. Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin dan tenaga ahli Eni.

Pertama, pada 1 Juni 2018, sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. Total suap yang diterima Eni dari Samin adalah sebanyak Rp5 miliar.

Samin disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA/PRASETIA FAUZANI

DPR akan Dukung Kebijakan untuk Mendapatkan Vaksin

👤Budi Ernanto 🕔Senin 12 April 2021, 05:35 WIB
Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan...
MI/Ramdani

Terkait Aksi Pencurian, DPR Minta KPK Evaluasi Sistem Pengawasan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 11 April 2021, 20:33 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengevaluasi sistem pengawasan...
Ist

Anggota DPD RI Sesalkan Tindakan Komisaris Pelni Terhadap Ulama

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 11 April 2021, 19:49 WIB
Pembatalan tersebut, menurut Abdul Rachman Thaha, tampaknya lebih merefleksikan ketakutan tak berdasar yang bertemu dengan hasratnya...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya